Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Jokowi Tahan Pertalite Tidak Naik meski Bisa Bikin APBN Jebol

Kompas.com - 09/07/2022, 08:12 WIB
Muhammad Idris

Penulis

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut saat ini harga energi, terutama minyak mentah, sudah meroket tinggi sejak beberapa bulan terakhir. Kondisi ini diakibatkan konflik militer antara Rusia dan Ukraina.

Selain itu, menurut Jokowi, kenaikan harga minyak dunia juga disebabkan karena efek pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya normal. Hal ini pula yang juga terjadi di Indonesia.

Lanjut Jokowi, banyak negara sudah menyesuaikan harga BBM. Sementara di sisi lain, pemerintah masih menahan harga Pertalite tidak naik sampai hari ini karena masih disokong subsidi.

"Negara kita masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya Pertalite. Negara lain yang namanya bensin sudah di angka Rp 31.000 (per liter)," jelas Jokowi di acara Hari Keluarga Nasional ke-29 di Medan seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Negara pada Sabtu (9/7/2022).

Baca juga: Mengenal Abenomics, Warisan Shinzo Abe yang Selamatkan Ekonomi Jepang

kenaikan harga minyak dunia bisa membuat APBN terancam jebol alias memicu defisit parah apabila tidak segera diambil tindakan.

Namun ketimbang menaikan harga BBM, lanjut Jokowi, pemerintahannya lebih memilih opsi menahan harga dengan gelontoran duit subsidi, dalam hal ini untuk BBM Pertalite yang dijual Pertamina.

Pertalite sendiri saat ini masih dijual di harga Rp 7.650 per liter di Jawa-Bali. Sementara untuk harga bensin Pertamax yang berstatus non-subsidi, pemerintah menyerahkan penentuan harga kepada Pertamina sesuai dengan mekanisme pasar.

"Negara kita ini masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya Pertalite," ujar Jokowi.

Baca juga: Dunia Krisis Pangan, Jokowi Minta Pekarangan Kosong Ditanami

Kendati demikian, sambung dia, jika kondisi sulit ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin APBN tak lagi kuat menanggung sehingga harus memaksa pemerintah untuk menaikkan harga Pertalite di masa mendatang.

"Ini kita masih kuat dan kita berdoa APBN kita masih kuat memberikan subsidi. Kalau sudah tidak kuat mau bagaimana lagi, ya kan?" tutur Jokowi.

Jokowi bilang, pemerintah tak bisa mengendalikan kenaikan harga minyak. Kondisi ini terjadi karena Indonesia masih mengimpor BBM dalam jumlah sangat besar.

"Tapi ingat, bahwa kita masih impor separuh dari kebutuhan 1,5 juta barel (per hari) dari luar, masih impor," ungkap Jokowi.

Baca juga: Strategi Putin, Jadikan Pupuk Senjata Rusia

"Artinya kalau harga di luar naik, kita harus membayar ke luar lebih banyak, supaya ngerti masalahnya. Gas juga juga, harga internasional sudah naik 5 kali, kata dia lagi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu membandingkan harga bensin dengan sejumlah negara. Jika menggunakan perbandingan dengan negara lain, kata Jokowi, harga bensin di Tanah Air relatif lebih murah.

"Jerman dan Singapura sudah Rp 31.000 (per liter). Thailand sudah Rp 20.000 (per liter), kita (Pertalite) masih Rp 7.650 (per liter). Karena apa? Disubsidi oleh APBN," kata Jokowi lagi.

Baca juga: Jadwal KRL Solo Jogja Terbaru 2022 Lengkap Semua Stasiun

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penyaluran Kredit Ultra Mikro Capai Rp 617,9 Triliun di Kuartal I-2024

Penyaluran Kredit Ultra Mikro Capai Rp 617,9 Triliun di Kuartal I-2024

Whats New
Bayar Klaim Simpanan 10 BPR Bangkrut, LPS Kucurkan Rp 237 Miliar per April 2024

Bayar Klaim Simpanan 10 BPR Bangkrut, LPS Kucurkan Rp 237 Miliar per April 2024

Whats New
[POPULER MONEY] Mendag Zulhas: Warung Madura Boleh Buka 24 Jam | KFC Malaysia Tutup Lebih dari 100 Gerai, Imbas Boikot

[POPULER MONEY] Mendag Zulhas: Warung Madura Boleh Buka 24 Jam | KFC Malaysia Tutup Lebih dari 100 Gerai, Imbas Boikot

Whats New
Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Spend Smart
Cara Beli Token Listrik di ATM BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI

Cara Beli Token Listrik di ATM BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI

Spend Smart
Cara Tukar Uang Rusak di Bank Indonesia dan Syaratnya

Cara Tukar Uang Rusak di Bank Indonesia dan Syaratnya

Spend Smart
Lelang 7 Seri SUN, Pemerintah Kantongi Rp 21,5 Triliun

Lelang 7 Seri SUN, Pemerintah Kantongi Rp 21,5 Triliun

Whats New
Indosat Catat Laba Rp 1,29 Triliun di Kuartal I-2024

Indosat Catat Laba Rp 1,29 Triliun di Kuartal I-2024

Whats New
Adira Finance Cetak Laba Bersih Rp 432 Miliar pada Kuartal I-2024

Adira Finance Cetak Laba Bersih Rp 432 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Inaplas Dukung Pemerintah Atasi Polusi Sampah Plastik

Inaplas Dukung Pemerintah Atasi Polusi Sampah Plastik

Whats New
Program Pemberdayaan Daerah Gambut di Bengkalis oleh PT KPI Mampu Tingkatkan Pendapatan Masyarakat

Program Pemberdayaan Daerah Gambut di Bengkalis oleh PT KPI Mampu Tingkatkan Pendapatan Masyarakat

Whats New
Astra Internasional Bakal Tebar Dividen Rp 17 Triliun, Simak Rinciannya

Astra Internasional Bakal Tebar Dividen Rp 17 Triliun, Simak Rinciannya

Whats New
Emiten Nikel IFSH Catat Penjualan Rp 170 Miliar di Kuartal I 2024

Emiten Nikel IFSH Catat Penjualan Rp 170 Miliar di Kuartal I 2024

Whats New
Starlink Telah Kantongi Surat Uji Laik Operasi di Indonesia

Starlink Telah Kantongi Surat Uji Laik Operasi di Indonesia

Whats New
Laba Bersih BNI Naik 2,03 Persen Menjadi Rp 5,3 Triliun pada Kuartal I-2024

Laba Bersih BNI Naik 2,03 Persen Menjadi Rp 5,3 Triliun pada Kuartal I-2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com