Kementan Perbaiki Tata Kelola Pupuk Subsidi untuk Jaga Ketahanan Pangan

KOMPAS.com – Pemerintah melakukan langkah strategis untuk mengoptimalisasi tata kelola pupuk bersubsidi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022.

Adapun Permentan Nomor 10 Tahun 2022 itu berisi tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi di sektor pertanian.

Kebijakan tersebut dilakukan Kementan sebagai langkah komitmen pemerintah untuk hadir membantu petani di tengah gejolak kenaikan harga pangan dan energi global.

Utamanya mengatasi gejolak yang disebabkan rantai pasok barang dan jasa yang terganggu akibat dari situasi geopolitik dunia akibat perang Rusia-Ukraina.

Pernyataan tersebut disampaikan pemerintah secara resmi dalam press conference di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Jumat, (15/7/2022).

Baca juga: Kemenko Perekonomian Buka Lowongan Kerja di Posisi Ini, Simak Persyaratannya

Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil menyatakan, saat ini dunia termasuk Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit.

"Saat ini kami sedang memulihkan kondisi akibat Covid-19 dan juga dibebani dengan disprapsi pasokan rantai global yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa," ucap Ali dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat.

Tak hanya itu, Ali menyebutkan, Indonesia saat ini juga dihadapkan pada gejolak geopolitik global akibat adanya perang Rusia dan Ukraina.

Dampak dari perang tersebut turut menaikan harga pangan dan energi sehingga menyebabkan kenaikan biaya produksi serta inflasi di berbagai negara.

"Poinnya adalah dari kenaikan harga energi ini, baik minyak maupun gas turut berdampak pada kenaikan harga pupuk global. Mengingat bahwa salah satu bahan pupuk mengalami kenaikan, sehingga menggeret kenaikan harga pupuk dunia," imbuh Ali.

Baca juga: Dampak Perang Rusia-Ukraina, Harga Pupuk Berpotensi Naik, Pangan Bisa Makin Mahal