Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekonom Nilai Perlu Fleksibilitas Kebijakan Terkait Pengaturan Pungutan Ekspor

Kompas.com - 18/07/2022, 17:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan bakal menerapkan tarif pungutan ekspor CPO atau crude palm oil serta produk turunannya yang sifatnya progresif per tanggal 1 September 2022 mendatang.

Hal ini menyusul dihapuskannya sementara waktu tarif pajak ekspor CPO hingga 31 Agustus 2022.

Direktur Eksekutif Center of Law and Economic Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pungutan ekspor CPO memang cukup fleksibel tergantung dari fluktuasi harga.

Baca juga: Hingga 31 Agustus, Sri Mulyani Hapus Tarif Pajak Ekspor CPO dan Turunannya

Dia menjelaskan, jika harga tinggi maka pungutan tarif ekspor CPO bisa naik, tapi ketika harga menalami penurunan hingga 35 persen di pasar spot internasional maka pungutan ekspor CPO bisa direlaksasi.

"Kalaupun diganti dengan tarif progresif sebenarnya fungsi tetap sama, mengatur pasokan agar tidak seluruh CPO diekspor. Yang jelas dalam pengaturan CPO, perlu fleksibilitas kebijakan melihat situasi dan kondisi, terutama keamanan stok CPO untuk pangan, dan harga Tandan Buah Segar (TBS) di level petani," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/7/2022).

Dia berharap, dengan adanya pengaturan ulang pungutan ekspor CPO bisa meningkatkan harga jual TBS kelapa sawit petani, tapi tentu perlu dibarengi dengan penegakan pengawasan terhadap Permentan 1/2018 soal penetapan harga TBS.

"Kita inginkan pemerintah bisa mengawasi juga praktik price rigidity yakni ketika harga CPO naik, tapi TBS di level petani lambat meningkat karena petani sawit terutama petani swadaya daya tawarnya lemah," jelasnya.

Baca juga: Ini Jurus Kemenperin untuk Memperlancar Ekspor CPO

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2022. Di dalamnya disebutkan hingga akhir Agustus, pemerintah menggratiskan pungutan ekspor produk CPO dan turunannya, seperti biji sawit, minyak sawit mentah (CPO), used cooking oil, dan sebagainya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kebijakan penghapusan tarif pajak ekspor CPO untuk sementara waktu itu merupakan respons atas situasi industri kelapa sawit di dalam negeri.

Meski demikian, pembebasan pungutan ekspor produk sawit dan turunannya ini tidak berlaku permanen. Artinya, kata dia, jika harga CPO global turun, tarif pungutan ekspor juga akan turun dan murah.

Dia menjelaskan, kebijakan ini berlaku sampai dengan 31 Agustus 2022. Setelah itu atau per 1 September 2022 Kementerian Keuangan menerapkan tarif pungutan ekspor CPO yang sifatnya progresif.

Baca juga: Ekspor CPO RI Anjlok 68 Persen pada Mei 2022, Ini Penyebabnya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG Diproyeksi Tertekan, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Diproyeksi Tertekan, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Investor Asing Kembali Catat 'Net Buy', Ini Saham-saham yang Paling Diminati

Investor Asing Kembali Catat "Net Buy", Ini Saham-saham yang Paling Diminati

Earn Smart
Pesawat Susi Air Dibakar KKB, Lapangan Terbang Paro di Nduga Ditutup Sementara

Pesawat Susi Air Dibakar KKB, Lapangan Terbang Paro di Nduga Ditutup Sementara

Whats New
Gaji UMK atau UMR Lamongan 2023 Terbaru

Gaji UMK atau UMR Lamongan 2023 Terbaru

Work Smart
Saldo Kurang Saat Bayar Tol MLFF, Pengendara Diberikan Waktu 2 Jam untuk 'Top Up'

Saldo Kurang Saat Bayar Tol MLFF, Pengendara Diberikan Waktu 2 Jam untuk "Top Up"

Whats New
Info Gaji UMK atau UMR Banyuwangi Tahun 2023 Terbaru

Info Gaji UMK atau UMR Banyuwangi Tahun 2023 Terbaru

Work Smart
Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

Whats New
Mendag Bikin Aturan: Beli MinyaKita Maksimal 10 Liter, Harus Pakai KTP

Mendag Bikin Aturan: Beli MinyaKita Maksimal 10 Liter, Harus Pakai KTP

Whats New
Pembangunan Dilanjutkan, LRT Jakarta Akan Terhubung ke Manggarai, MRT Bakal sampai Bekasi

Pembangunan Dilanjutkan, LRT Jakarta Akan Terhubung ke Manggarai, MRT Bakal sampai Bekasi

Whats New
Menhub: LRT Velodrome-Manggarai Ditargetkan Rampung di September 2024

Menhub: LRT Velodrome-Manggarai Ditargetkan Rampung di September 2024

Whats New
3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

Rilis
KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

Whats New
Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Whats New
Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Whats New
Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+