Dinilai Tak Efisien, Subsidi BBM dan Listrik Bakal Dihapus Bertahap

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan menilai subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik dinilai tidak efisien dalam kaitannya dengan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ini perlu menjadi kesadaran kita bersama, bahwa subsidi itu enggak efisien, seperti subsidi BBM, subsidi listrik itu tidak efisien. Jadi memang secara bertahap dan berangsur-angsur harus kita kembalikan ke harga keekonomiannya,” kata Rofyanto dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN 2023 secara virtual, Senin (25/7/2022).

Rofyanto menilai, efisiensi ini harus dipercepat, dan belanja produktif harus didorong.

Selain mengembalikan tarif listrik dan harga BBM ke harga keekonomian, ia juga menilai penyerapan belanja perlu diefisienkan. Seperti perjalanan dinas, rapat-rapat secara fisik, sehingga bisa mendorong belanja produktif.

Baca juga: Subsidi Energi Per Mei Rp 75,41 Triliun, Sri Mulyani: Ini yang Perlu Dikendalikan Pertamina...

Menurut dia, subsidi hanya untuk masyarakat miskin, sementara untuk kalangan menengah keatas dinilai mampu, sehingga subsidi tidak perlu diberikan.

“Supaya belanja bisa produktif, subsidi itu hanya untuk rakyat miskin, dan rakyat yang membutuhkan. Yang mampu, seperti menengah keatas enggak perlu mendapatkan subsidi,” jelasnya.

Baca juga: Subsidi Energi Naik 5 Kali Lipat, Belanja Negara Tembus Rp 3.000 Triliun Tahun Ini

Pengurangan subsidi juga seiring dengan kondisi ekonomi Indonesia yang mulai pulih dari dampak Covid-19. Hal ini terbukti dari upaya Indonesia yang mampu menekan kasus Covid-19, dan menggeliatkan ekonomi.

Di samping itu, inflasi Indonesia yang jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Namun tidak bisa dipungkiri, inflasi yang terjadi secara global mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia di atas 100 dollar AS per barrel juga akan berdampak kepada harga BBM tanah air.

“Sekarang belum perlu menaiikan harga BBM, seperti solar dan pertalite ya. Kalau harga pertamax kan sudah di adjustment, tapi itupun belum mencapai harga keekonomian. Dengan upaya itu juga inflasi terjaga, dan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah mejalankan fungsi stabilisasi,” terangnya.

Baca juga: Soal Subsidi Energi, Sri Mulyani: Biasanya Rp 15-19 Triliun, Tahun Ini Rp 38 Triliun