Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinilai Tak Efisien, Subsidi BBM dan Listrik Bakal Dihapus Bertahap

Kompas.com - 26/07/2022, 12:15 WIB
Kiki Safitri,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan menilai subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik dinilai tidak efisien dalam kaitannya dengan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ini perlu menjadi kesadaran kita bersama, bahwa subsidi itu enggak efisien, seperti subsidi BBM, subsidi listrik itu tidak efisien. Jadi memang secara bertahap dan berangsur-angsur harus kita kembalikan ke harga keekonomiannya,” kata Rofyanto dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN 2023 secara virtual, Senin (25/7/2022).

Rofyanto menilai, efisiensi ini harus dipercepat, dan belanja produktif harus didorong.

Selain mengembalikan tarif listrik dan harga BBM ke harga keekonomian, ia juga menilai penyerapan belanja perlu diefisienkan. Seperti perjalanan dinas, rapat-rapat secara fisik, sehingga bisa mendorong belanja produktif.

Baca juga: Subsidi Energi Per Mei Rp 75,41 Triliun, Sri Mulyani: Ini yang Perlu Dikendalikan Pertamina...

Menurut dia, subsidi hanya untuk masyarakat miskin, sementara untuk kalangan menengah keatas dinilai mampu, sehingga subsidi tidak perlu diberikan.

“Supaya belanja bisa produktif, subsidi itu hanya untuk rakyat miskin, dan rakyat yang membutuhkan. Yang mampu, seperti menengah keatas enggak perlu mendapatkan subsidi,” jelasnya.

Baca juga: Subsidi Energi Naik 5 Kali Lipat, Belanja Negara Tembus Rp 3.000 Triliun Tahun Ini

Pengurangan subsidi juga seiring dengan kondisi ekonomi Indonesia yang mulai pulih dari dampak Covid-19. Hal ini terbukti dari upaya Indonesia yang mampu menekan kasus Covid-19, dan menggeliatkan ekonomi.

Di samping itu, inflasi Indonesia yang jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Namun tidak bisa dipungkiri, inflasi yang terjadi secara global mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia di atas 100 dollar AS per barrel juga akan berdampak kepada harga BBM tanah air.

“Sekarang belum perlu menaiikan harga BBM, seperti solar dan pertalite ya. Kalau harga pertamax kan sudah di adjustment, tapi itupun belum mencapai harga keekonomian. Dengan upaya itu juga inflasi terjaga, dan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah mejalankan fungsi stabilisasi,” terangnya.

Baca juga: Soal Subsidi Energi, Sri Mulyani: Biasanya Rp 15-19 Triliun, Tahun Ini Rp 38 Triliun

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

OJK: Kredit Macet 15 'Fintech Lending' di Atas 5 Persen

OJK: Kredit Macet 15 "Fintech Lending" di Atas 5 Persen

Whats New
Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Whats New
Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Whats New
Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Whats New
Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk 'Subholding Company' Anak Usaha

Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk "Subholding Company" Anak Usaha

Whats New
Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Whats New
Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Whats New
Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Whats New
Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Whats New
80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

Whats New
Kecepatan Internet RI Peringkat Bawah di ASEAN, Bisa Hambat Pengembangan Ekonomi Digital

Kecepatan Internet RI Peringkat Bawah di ASEAN, Bisa Hambat Pengembangan Ekonomi Digital

Whats New
Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Whats New
Lesu, Boeing Cuma Dapat Pesanan 4 Pesawat Baru pada Mei 2024

Lesu, Boeing Cuma Dapat Pesanan 4 Pesawat Baru pada Mei 2024

Whats New
Mulai Juli, Ini Perubahan Tanggal Tagihan dan Jatuh Tempo Paylater BCA

Mulai Juli, Ini Perubahan Tanggal Tagihan dan Jatuh Tempo Paylater BCA

Whats New
Kemenhub dan Kedubes AS Gelar Workshop Keamanan Kapal dan Pelabuhan

Kemenhub dan Kedubes AS Gelar Workshop Keamanan Kapal dan Pelabuhan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com