Anggaran Subsidi Energi RI Capai Rp 502 Triliun, Pengamat: Itu Hal yang Wajar...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyebutkan, tidak ada negara yang menganggarkan subsidi BBM, elpiji, dan listrik sebesar Indonesia, yakni mencapai Rp 502 triliun pada tahun ini.

Merespons pernyataan tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, tingginya anggaran subsidi BBM atau energi menjadi suatu hal yang wajar.

Pasalnya, pada 2015-2019 ketika harga minyak mentah masih relatif terjaga, pemerintah terus memangkas anggaran subsidi energi dan mengalihkannya untuk anggaran belanja pemerintah lainnya.

Baca juga: Subsidi Pertalite, Solar, Elpiji Lebih dari Rp 502 Triliun, Ketua MPR RI: Tidak Ada Negara yang Berikan Sebesar Itu

"Sekarang ketika harga minyak sedang tinggi, wajar akhirnya masyarakat, pelaku usaha UMKM, tentunya meminta alokasi BBM yang besar, jadi itu hal yang wajar saja," tutur dia, kepada Kompas.com, Selasa (16/8/2022).

Menurutnya di tengah ancaman inflasi global, pemerintah memang perlu untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan, anggaran subsidi energi, khususnya untuk BBM.

"Sekarang masalahnya apakah APBN dalam kondisi subsidi energi yang sedang membengkak mau mengorbankan anggaran belanja lainnya," ujarnya.

Lebih lanjuta Ia bilang, sebenarnyat terdapat sejumlah proyek pembangunan yang dapat ditunda atau dikurangi anggarannya, agar dapat direalokasikan ke anggaran subsidi energi.

"Jadi ini masalah politik anggaran dan keberpihakan anggaran kepada masyarakat yang sekarang jelas-jelas prioritasnya di seluruh dunia menghadapi inflasi," ucap Bhima.

Baca juga: Jokowi: APBN Surplus Rp 106 Triliun, Pemerintah Mampu Berikan Subsidi Energi Rp 502 Triliun

Sebelumnya, dalam gelaran Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPR RI Tahun 2022, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, anggaran subsidi untuk komoditas energi Indonesia yang mencapai Rp 502 triliun sudah sangat tinggi.

"Tidak ada negara yang memberikan subsidi sebesar itu,” kata dia.

Bambang mengatakan, lonjakan harga minyak dunia terjadi di awal April 2022 dimulai dari 98 dollar AS per barrel, angka ini jauh dari asumsi APBN 2022 sebesar 63 dollar AS per barrel.

“Kenaikan harga minyak yang terlalu tinggi tentunya akan menyulitkan kita untuk mengupayakan subsidi untuk meredam tekanan inflasi,” lanjutnya.

Baca juga: Pidato Nota Keuangan Hari Ini, Jokowi Bakal Sampaikan Skenario Subsidi BBM 2023