Pemerintah Tidak Akan Bangun Infrastruktur Baru hingga 2024, Ini Sebabnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan, pihaknya tidak akan memulai pembangunan baru sejak tahun ini hingga tahun 2024.

Hal ini dilakukan untuk dapat menjamin seluruh proyek pembangunan infrastruktur dapat selesai tepat waktu pada tahun 2024.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, ada cara pemerintah menjamin pembangunan infrastruktur pada tahun 2024 dapat selesai.

"Saya sudah sampaikan, strateginya khususnya di PUPR, tidak ada pembangunan baru, kecuali perintah presiden," tegas dia dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Baca juga: Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Ia menambahkan, terkait dengan bendungan masih banyak usulan untuk membangun yang baru. Namun demikian, pihaknya tetap fokus menyelesaikan program 61 bendungan.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan pembangunan baru di luar daftar yang telah ada. Hal ini lantaran, sejumlah pembangunan dari total 61 bendungan saja masih berpotensi mengalami pergeseran waktu penyelesaian sampai tahun 2025.

Sedangkan, pembangunan jalan tol akan difokuskan pada penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatra sampai tahun 2024. Untuk JTSS, pembangunan akan difokuskan dari pintu ke pintu untuk ruas yang menjadi tulang punggungnya.

"Kami akan bangun gate to gate, pintu ke pintu, kalau demikian pasti dapat diselesaikan," imbuh dia.

Baca juga: Bangun Infrastruktur Dasar IKN, Kementerian PUPR dapat Anggaran Rp 20,8 Triliun di 2023

Untuk memastikan hal tersebut, Basuki juga akan melakukan pengereman untuk ruas-ruas pendukung JTSS dan fokus pada ruas utamanya.

"Ada strategi-strategi itu yang harus kami monitor ketat betul, mudah-mudahan dapat kami selesaikan dan dapat dimanfaatkan," pungkas dia.