Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS di Pidato Kenegaraan soal RAPBN 2023

Kompas.com - 17/08/2022, 09:15 WIB
Ade Miranti Karunia,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraannya tidak menyinggung sama sekali mengenai penyesuaian gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Justru Jokowi menyampaikan APBN akan berfokus terhadap kesehatan, bantuan sosial (bansos), pendidikan, dan infrastruktur.

Belanja negara pada tahun depan, di RAPBN disediakan sebesar Rp 3.041,7 triliun. Meliputi belanja pemerintah pusat Rp 2.230 triliun serta alokasi dana transfer ke daerah sebesar Rp 811,7 triliun.

"Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 169,8 triliun atau 5,6 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)," katanya, dikutip Rabu (17/8/2022).

Baca juga: Defisit APBN 2023 Hanya 2,85 Persen, Jokowi Janji Kelola Utang secara Hati-hati

Kemudian anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam jangka panjang, Jokowi berharap mampu memotong rantai kemiskinan.

Lebih lanjut Kepala Negara menyebutkan, sebesar Rp 608,3 triliun dialokasikan untuk pendidikan. Hal ini untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 392 triliun untuk mendukung penguatan penyediaan layanan dasar, meningkatkan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas.

Baca juga: Andalkan APBN, Jokowi Patok Target Inflasi 2023 Jadi 3,3 Persen

Dana tersebut bertujuan juga menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK.

"Untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja kementerian/lembaga serta meningkatkan peran swasta. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan," papar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Targetkan Angka Kemiskinan Turun jadi 7,5 Persen di 2023

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com