Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Kompas.com - 17/08/2022, 15:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan banyak Kasat Pol PP belum memiliki sertifikat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Padahal menurut Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Kemendagri, Bernhard E. Rondonuwu, menegakkan peraturan daerah (perda) yang memuat sanksi pidana diperlukan sertifikasi sebagai penyidik PPNS.

Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa pejabat pimpinan tinggi pratama diangkat dari pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kualifikasi sebagai PPNS.

Baca juga: Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

"Sampai saat ini masih banyak Kasat Pol PP yang belum memiliki sertifikasi sebagai PPNS, hal ini agar menjadi perhatian bahwa kualifikasi PPNS merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam proses open bidding jabatan tinggi tingkat pratama di Satpol PP," ujar Bernhard melalui siaran persnya, Rabu (17/8/2022).

Asisten Komisioner KASN Bidang Mediasi dan Perlindungan I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan menjelaskan, pengisian pejabat pimpinan tinggi pratama harus sesuai ketentuan peraturan perundangan, salah satunya Kepmen PANRB Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah.

Khusus untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Satpol PP juga harus memperhatikan ketentuan dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Baca juga: Segini Harga Pertalite jika Tidak Disubsidi Pemerintah

Tindakan yustisi dinilai memiliki risiko yang tinggi karena pelanggaran yang terjadi mengandung unsur pidana dan pada penegakan produk hukum pro justitia terdapat syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi dalam administrasi penyidikan. Hal ini dinilai sangat rentan berimplikasi pada penuntutan saat terjadi cacat hukum.

Oleh karena itu kata dia, sertifikasi sebagai penyidik dapat memperkuat posisi Kasat Pol PP dalam memimpin pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Selain itu, berkas administrasi penyidikan yang harus dipenuhi hanya dapat diproses oleh pejabat PPNS sehingga sertifikasi penyidik yang dimiliki oleh Kasat Pol PP juga dapat mendukung tertibnya administrasi penyidikan.

"Sebagai pemegang jabatan tinggi tingkat pratama di Satpol PP, Kasat Pol PP juga perlu menjaga hubungan yang baik dengan aparat penegak hukum setempat, dalam hal ini yakni Polda/Polres dan Kejaksaan. Koordinasi yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan penegakan peraturan daerah secara yustisi," kata dia

Baca juga: Jadi Pengelola Pelabuhan Ajibata dan Ambarita, ASDP: Permintaan Masyarakat Tinggi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tingkatkan Kapasitas Terminal Penumpang di Bandara Kualanamu, PT Angkasa Pura II Gencarkan Program ICA

Tingkatkan Kapasitas Terminal Penumpang di Bandara Kualanamu, PT Angkasa Pura II Gencarkan Program ICA

Rilis
Kemenkes Rilis Portal Update Data Nakes secara Mandiri, Klik nakes.kemkes.go.id

Kemenkes Rilis Portal Update Data Nakes secara Mandiri, Klik nakes.kemkes.go.id

Whats New
Stafsus Erick Thohir: PMN Rp 41,3 Triliun Bukan untuk Perusahaan Rugi

Stafsus Erick Thohir: PMN Rp 41,3 Triliun Bukan untuk Perusahaan Rugi

Whats New
Kementerian PUPR Targetkan Bendungan Ciawi Rampung Akhir 2022

Kementerian PUPR Targetkan Bendungan Ciawi Rampung Akhir 2022

Whats New
Sistem 'Pay Later' Berkembang Pesat, Literasi Keuangan Harus Ditingkatkan

Sistem "Pay Later" Berkembang Pesat, Literasi Keuangan Harus Ditingkatkan

Whats New
Konversi Kompor Elpiji ke Listrik Batal, Bagaimana Nasib Warga yang Sudah Terima Produk Uji Coba?

Konversi Kompor Elpiji ke Listrik Batal, Bagaimana Nasib Warga yang Sudah Terima Produk Uji Coba?

Whats New
Pemerintah Kaji Kenaikan Harga Rumah Subsidi

Pemerintah Kaji Kenaikan Harga Rumah Subsidi

Whats New
Ekonomi Membaik dan Ada Intervensi BI, Rupiah Diprediksi Segera Menguat

Ekonomi Membaik dan Ada Intervensi BI, Rupiah Diprediksi Segera Menguat

Whats New
Ini Syarat Bagi PNS Ingin Ajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Ini Syarat Bagi PNS Ingin Ajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Whats New
OJK Tetapkan Bunga Maksimum Pinjaman Konsumtif 'Fintech Lending' 0,4 Persen Per Hari untuk Tenor Pendek

OJK Tetapkan Bunga Maksimum Pinjaman Konsumtif "Fintech Lending" 0,4 Persen Per Hari untuk Tenor Pendek

Whats New
Biaya Admin BCA Xpresi, Setoran Awal, Bunga, dan Syarat Buka Rekening

Biaya Admin BCA Xpresi, Setoran Awal, Bunga, dan Syarat Buka Rekening

Spend Smart
Hong Kong Tarik Peredaran Mie Sedaap, Wings Group Indonesia: Tidak Ada Penggunaan Etilen Oksida

Hong Kong Tarik Peredaran Mie Sedaap, Wings Group Indonesia: Tidak Ada Penggunaan Etilen Oksida

Whats New
Diprediksi Masih Belum Akan Stabil, Simak Harga Pangan Hari Ini

Diprediksi Masih Belum Akan Stabil, Simak Harga Pangan Hari Ini

Whats New
Bantah Mie Sedaap Tak Aman, Wings Group: Belasan Tahun Dikonsumsi di Lebih dari 30 Negara

Bantah Mie Sedaap Tak Aman, Wings Group: Belasan Tahun Dikonsumsi di Lebih dari 30 Negara

Whats New
Tarif Tol Bakal Disesuaikan, Kementerian PUPR: Pertimbangan Kemampuan Masyarakat

Tarif Tol Bakal Disesuaikan, Kementerian PUPR: Pertimbangan Kemampuan Masyarakat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.