Komisi VII DPR RI Minta Menteri ESDM Menambah Kuota BBM Bersubsidi

Kompas.com - 25/08/2022, 08:30 WIB

Kiki Safitri,

Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

Kiki Safitri

Penulis

Akhdi Martin Pratama

Editor

Lihat Foto

Bahan Bakar Minyak bersubsidi Pertalite di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Depok, Jawa Barat kosong, Rabu (3/8/2022). Kuota BBM subsidi akan habis pada akhir tahun ini. Konsumsi BBM jenis Pertalite tahun ini diproyeksikan bakal mencapai 28 juta Kiloliter. Sementara kuota yang sudah ditetapkan pemerintah pada tahun ini hanya 23,05 juta Kiloliter, sehingga diprediksi hanya bertahan sampai September 2022.(KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VII DPR RI mendorong menteri ESDM Arifn Tasrif untuk menambah kuota BBM bersubsidi, jenis pertalite dan solar. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno dalam rapat bersama Kementerian ESDM, di DPR RI, Rabu (25/8/2022).

“Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM untuk menaikkan kuota BBM bersubsidi sesuai hasil kesepakatan raker dengan Menteri ESDM 14 April 2022, yaitu kuota pertalite dinaikkan menjadi 29 juta kilo liter dan solar menajdi 17,39 juta kilo liter,” kata Eddy.

Sebelumnya, pemerintah sudah menetapkan kuota BBM bersubsidi untuk jenis solar sebanyak 14,9 juta kilo liter dan pertalite sebanyak 23 juta kilo liter. Adapun hingga Juni 2022, kuota BBM subsidi semakin menipis.

Rinciannya, kuota solar tersisa sebesar 6,6 juta kilo liter, dan pertalite 8,8 juta kilo liter. Jika kuota tidak ditambah, dikhawatirkan akan habis pada bulan Oktober atau November tahun ini, dan tidak mencukupi konsumsi hingga akhir tahun.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaikul Islam Ali mengimbau agar pemerintah melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsdi, agar tidak habis sebelum akhir tahun. Menurutnya langkah ini lebih tepat daripada menaikkan harga BBM.

“Opsi pembatasan itu yang masuk akal. Kalau tidak ada pembatasan dan dilakukan kenaikan harga tidak masuk akal, sudah pasti kuota jebol,” kata Syaikul.

Eddy menambahkan, pihaknya juga meminta Menteri ESDM untuk melakukan melakukan pengawasan, dalam implementasi pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Dengan begitu, maka subsidi yang diberikan akan tepat sasaran.

“Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM untuk menguatkan sistem distribusi BBM bersubsidi dan pengawasannya agar pelaksanaan tepat sasaran,” tegas Eddy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.