Pemerintah Bakal Bagikan BLT Rp 600.000 untuk 20,6 Juta Keluarga

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menambah anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun. Salah satu bansos yang akan disalurkan yaitu bantuan langsung tunai (BLT) Rp 600.000.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan BLT Rp 600.000 tersebut akan disalurkan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan (termasuk BLT Rp 600.000) sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun," ungkapnya dalam konferensi pers virtual usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Senin (29/8/2022).

Baca juga: Subsidi Gaji 2022 Rp 600.000 Akan Disalurkan ke 16 Juta Pekerja

Secara rinci, anggaran BLT 2022 dialokasikan sebesar Rp 12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap KPM nantinya akan menerima dana sebesar 150.000 sebanyak empat kali yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

"Tapi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya 2 kali yaitu Rp 300.000 pertama dan 300.000 kedua. Itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos untuk 20,65 juta keluarga penerima," kata Sri Mulyani.

Bantalan sosial

Selain BLT, pemerintah juga akan menyiapkan bantalan sosial lain untuk masyarakat berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji 2022 Rp 600.000 untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Total anggaran yang disediakan untuk BSU 2022 mencapai Rp 9,6 triliun.

Baca juga: Persoalan Harga BBM Subsidi Pelik, Pemerintah Pikirkan Bansos hingga Komunikasi Publik

Nantinya, subsidi gaji 2022 akan dibayarkan kepada setiap pekerja sebesar Rp 600.000.

"Nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," ucapnya.

Pemerintah juga akan mengalokasikan 2 persen dari dana transfer ke pemerintah daerah (pemda), yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk subsidi sektor angkutan umum. Alokasi anggaran untuk bantuan sektor angkutan ini sebesar Rp 2,17 triliun.

"Sebanyak Rp 2,17 triliun di dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, bahkan nelayan, dan tambahan perlindungan sosial," ujar Sri Mulyani.