UU Perkoperasian yang Baru Bakal Atur 4 Penguatan Ekosistem, Apa Saja?

Kompas.com - 21/09/2022, 09:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) masih menggodok draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992.

Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengatakan, berbagai isu yang dipetakan dalam draf tersebut mencakup ketentuan modal, pola tata kelola, perluasan lapangan usaha, dan penguatan ekosistem perkoperasian.

"Saya menilai, UU baru ini akan menjadi solusi sistemik, serta solusi jangka panjang untuk membangun koperasi Indonesia menjadi lebih sehat, kuat, mandiri, dan tangguh," kata dia dalam siaran pers, dikutip Rabu (21/9/2022).

Ia mengungkapkan, penguatan ekosistem perkoperasian akan dilakukan dengan beberapa upaya.

Baca juga: Teten Masduki Pastikan Semua Koperasi Nelayan Bisa Jadi Mitra Pertamina Salurkan BBM Bersubsidi

Pertama, dengan inisiatif pendirian Lembaga Pengawas Independen untuk memperkuat pengawasan, khususnya bagi sektor simpan pinjam koperasi.

"Koperasi-koperasi skala menengah dan besar dengan jumlah anggota puluhan dan bahkan ratusan ribu orang, pengawasannya perlu diperkuat agar lebih prudent dan menjadi terpercaya," tegas dia.

Kedua, inisiatif pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi. Tujuannya, untuk membangun rasa aman dan nyaman bagi anggota-anggota koperasi dalam menyimpan dananya di koperasi.

"Hal ini sesuai dengan aspirasi gerakan koperasi di Indonesia bahwa Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi adalah mutlak dibutuhkan untuk memperkuat ekosistem perkoperasian saat ini," ujar Teten.

Baca juga: Kukuhkan Koperasi Srikandi Beranggotakan Istri-istri Eks Napiter di Solo, Kadensus 88: Ada Kemauan Mereka Terbuka

 


Ketiga, pengaturan tentang kepailitan, yang mengatur kepailitan suatu koperasi hanya dapat ditetapkan oleh pejabat berwenang.

Tujuannya, agar penanganan masalah dalam koperasi dapat mengikuti tahap-tahap yang tepat dan tidak terganggu klaim pailit, baik internal maupun tuntutan dari eksternal.

"Kepailitan memang benar-benar obyektif melalui serangkaian mekanisme atau proses dan penetapan tertentu," imbuh dia.

Keempat, pengaturan sanksi pidana yang dibutuhkan untuk melindungi badan hukum, anggota, dan masyarakat luas dari penyalahgunaan atau penyelewengan praktik berkoperasi.

Dengan pengaturan pidana, Teten yakin berbagai celah yang selama ini dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi berkurang.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KFC Tutup Layanan Pesan Antar 14022, Kini Pesan Lewat Aplikasi

KFC Tutup Layanan Pesan Antar 14022, Kini Pesan Lewat Aplikasi

Whats New
5 Cara Membantu Karyawan Mengurangi Stres Masalah Finansial

5 Cara Membantu Karyawan Mengurangi Stres Masalah Finansial

Work Smart
Harga Cabai Merah Keriting Naik Imbas Curah Hujan Tinggi

Harga Cabai Merah Keriting Naik Imbas Curah Hujan Tinggi

Whats New
Selain Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca, Perpres 112/2022 Ditargetkan Dorong Investasi Hijau

Selain Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca, Perpres 112/2022 Ditargetkan Dorong Investasi Hijau

Whats New
Meningkat Selama 3 Tahun, Indeks Literasi Ekonomi Syariah Indonesia 2022 Sebesar 23,3 Persen

Meningkat Selama 3 Tahun, Indeks Literasi Ekonomi Syariah Indonesia 2022 Sebesar 23,3 Persen

Whats New
Info Biaya Balik Nama Motor, Syarat, dan Cara Mengurusnya

Info Biaya Balik Nama Motor, Syarat, dan Cara Mengurusnya

Spend Smart
Produsen Alkes OneMed Lepas Saham Ke Publik, Target Himpun Dana IPO Rp 1,2 Triliun

Produsen Alkes OneMed Lepas Saham Ke Publik, Target Himpun Dana IPO Rp 1,2 Triliun

Whats New
Ekspor Produk Halal Indonesia Masih Mini, Ini Penyebabnya Menurut KNEKS

Ekspor Produk Halal Indonesia Masih Mini, Ini Penyebabnya Menurut KNEKS

Whats New
Mayoritas Indeks Sektoral Melemah, IHSG Parkir di Zona Merah

Mayoritas Indeks Sektoral Melemah, IHSG Parkir di Zona Merah

Whats New
Cara Transfer BI Fast di Aplikasi Livin' Bank Mandiri

Cara Transfer BI Fast di Aplikasi Livin' Bank Mandiri

Whats New
Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa Turun Jadi 130,8 Miliar Dollar AS

Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa Turun Jadi 130,8 Miliar Dollar AS

Whats New
Ekonomi Digital Dorong E-commerce, tapi Jangan Sampai Banjir Produk Impor

Ekonomi Digital Dorong E-commerce, tapi Jangan Sampai Banjir Produk Impor

Whats New
Memperkokoh Independensi Bank Sentral

Memperkokoh Independensi Bank Sentral

Whats New
Terpapar Sinyal Hawkish The Fed, Nilai Tukar Rupiah Melemah

Terpapar Sinyal Hawkish The Fed, Nilai Tukar Rupiah Melemah

Whats New
Fakta Banjir Tol BSD Km 8, gara-gara Sungai Menyempit hingga Ditargetkan Bebas dari Banjir 2023

Fakta Banjir Tol BSD Km 8, gara-gara Sungai Menyempit hingga Ditargetkan Bebas dari Banjir 2023

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.