Erick Thohir Minta Tambahan PMN Rp 7,8 Triliun, Untuk Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 7,8 triliun. Dia mengatakan tambahan modal tersebut sebagai upaya dalam memudahkan Askrindo dan Jamkrindo dalam menyalurkan KUR.

“Seperti yang sebelumnya, kita ingin ada tambahan Rp 7,8 triliun, jadi totalnya Rp 13,58 triliun, dimana penambahan itu untuk modal Askrindo dan Jamkrindo dalam penanganan KUR yang memang tahun depan akan ditingkatkan menjadi Rp 420 triliun,” kata Erick dalam rapat kerja bersama komisi VI DPR RI Rabu (22/9/2022).

Baca juga: Erick Thohir Sebut Ada Gap Rp 20,81 Triliun pada PMN 2023

Erick Thohir menambahkan, pihaknya dari awal mengusulakan PMN yang diterima Rp 67, 8 triliun, namun yang mendapatkan persetujuan Rp 41,31 triliun. Dari nominal tersebut, yang disetujui untuk Hutama Karya Rp 28,9 triliun, PLN sebesar Rp 10 triliun, Defend ID Rp 1,75 triliun, dan Airnav Rp 6 miliar.

“Dari keputusan yang disampaikan, kita akan mendapatkan cadangan investasi untuk menambah PMN yang sebesar Rp 41,3 triliun menjadi Rp 47,01 triliun, dari cadangan investasi yang nilainya Rp 5,7 triliun,” lanjutnya.

Baca juga: Erick Thohir: Dapat PMN Rp 7,5 Triliun, Garuda Bisa Sewa Pesawat yang Benar, Bukan yang Bohong

Mantan bos Inter Milan itu menjabarkan, dari cadangan investasi Rp 5,7 triliun itu, ada lima perusahaan yang perlu mendapatkan alokasi modal tambahan kembali, yaitu Damri, KAI, ID FOOD, Indonesia Financial Group (IFG), InJourney, dan Reasuransi.

Erick menambahkan, dengan peningkatan KUR, maka perlu ada bantalan untuk restrukturisasi asuransi agar bisa berjalan sesuai fundamentalnya. Erick berharap DPR bisa mendukung pemambahan PMN senilai Rp 7,8 triliun, sementara PMN Rp 47,01 triliun juga dapat segera diputuskan.

“Kalau pimpinan bisa mendukung, diupayakan adanya tambahan Rp 7,8 triliun dari realokasi pendanaan yang bisa didiskusikan dengan pimpinan DPR, dan kami akan disuksikan dengan pemipinan kami, Menkoperekonomian dan Kemenkeu untuk menyelaraskan itu,” tegas Erick Thohir.

Baca juga: Dapat PMN Rp 6 Triliun, IFG akan Perkuat Penjaminan KUR UMKM