Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta PLTU Batu Bara Dipensiunkan, Bagaimana Nasib Pekerjanya?

Kompas.com - 07/10/2022, 09:40 WIB
Kiki Safitri,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam Peraturan Presiden No.112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta percepatan penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara.

Dengan demikian, kebijakan tersebut akan berdampak pada tenaga kerja di sektor PLTU Batu Bara. Mengutip Booklet Batu Bara Kementerian ESDM tahun 2020, jumlah pekerja di sektor batu bara sebanyak 150.000 di tahun 2019 dengan komposisi tenaga kerja asing 0,1 persen.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa Perpres tersebut tidak serta merta mempensiunkan PLTU yang ada saat ini juga. Sehingga masih ada waktu bagi perusahaan swasta maupun BUMN, dalam hal ini PT PLN (Persero) untuk melakukan persiapan.

“Kan kalau pensiun itu enggak sekarang ya. Rencananya PLTU milik PLN itu ada sebagian yang akan dipensiunkan secara alami, artinya sudah tua dan habis masa operasinya, ya dipensiunkan. Tapi ada juga ada yang lebih awal dipensiunkan. Saya kira perusahaan akan mencari opsi agar pekerja bisa dialihkan ke unit lain,” kata Fabby kepada Kompas.com, Jumat (7/10/2022).

Baca juga: Perpres 112/2022 Dinilai Tak Dukung Transisi dari PLTU Batubara, Mengapa?

Fabby melanjutkan, untuk mengatasi masalah tenaga kerja di industri PLTU, perusahaan baik PLN maupun swasta perlu mempersiapkan karyawannya dengan baik. Dia menekankan pentingnya retraining dan reskilling agar para pekerja bisa memenuhi persyaratan untuk ditempatkan di unit usaha lainnya, seperti pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT).

“Saya kira perusahaan PLTU akan mencari opsi lain, misalkan pekerja ditempatkan di unit lain tergantung kebutuhannya. Jadi menurut saya enggak perlu khawatir, yang bisa dipersiapkan retraining dan reskilling agar pekerja bisa memenuhi persyaratan tekni yang diperlukan, itu hal yang biasa ya,” lanjut dia.

Baca juga: Indonesia Bakal Lenyapkan Semua PLTU Batu Bara pada Tahun 2056

 


Senada dengan Fabby, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, dengan adanya transisi ke energi bersih, akan terjadi fenomena stranded skill atau keahlian lama yang tidak lagi relevan.

Bhima mengatakan, pekerja yang sudah training bertahun-tahun untuk membangun atau mengoperasikan PLTU batubara dalam beberapa tahun kedepan sudah tidak relevan lagi skill-nya. Menurutnya, reskilling para pekerja cukup penting untuk beradaptasi dengan kebutuhan industri saat ini, yaitu pengembangan energi bersih.

“Reskilling pegawai PLTU untuk beradaptasi dengan keahlian yang dibutuhkan di pengembangan energi bersih, waktunya memang tidak banyak jadi harus masif. Para pekerja itu akan kehilangan kesempatan kalau tidak melakukan re-skilling dengan adaptasi ke skill yang dibutuhkan oleh ekosistem EBT,” ungkap Bhima.

Baca juga: Pemerintah Bakal Pensiunkan PLTU Batu Bara, Ini Kata Pengusaha

Halaman:


Terkini Lainnya

Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Whats New
KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

Whats New
Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Whats New
Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Whats New
Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Whats New
Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Whats New
OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

Whats New
Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Whats New
Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Whats New
Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Whats New
OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin 'Student Loan' Khusus Mahasiswa S-1

OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin "Student Loan" Khusus Mahasiswa S-1

Whats New
Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Whats New
Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Whats New
Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com