Biaya Bengkak Kereta Cepat Jakarta-Bandung Jadi Ditanggung APBN? Ini Kata Luhut

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pembengkakan biaya (cost overrun) pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) belum diputuskan akan ditanggung APBN atau tidak. Sebab, masih menjadi pembahasan di internal pemerintah.

Menurutnya, hingga saat ini proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung masih bersifat business to business (B2B) antara perusahaan konsorsium Indonesia dengan China.

"(Kereta Cepat) ini kita bikin kerja sama dengan China, semua masih B2B," ujarnya saat ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Baca juga: Bakal Ditinjau Jokowi dan Xi Jinping, Rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk Uji Dinamis Rampung

Kendati demikian, Luhut tak menutup kemungkinan adanya peluang suntikan pendanaan dari APBN dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ia menilai, pada dasarnya APBN masih memiliki kemampuan terlibat dalam pendanaan proyek kereta modern itu.

"Jadi kalaupun APBN nanti mensubsidi ke KAI, saya kira masih masuklah," kata Luhut.

Seperti diketahui, pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berada di bawah tanggung jawab PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

KCIC merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium perusahaan perkeretaapian China, Beijing Yawan HSR Co.Ltd dengan skema business to business (B2B).

Baca juga: Jokowi Mau Suntik Proyek Kereta Cepat Pakai APBN Rp 3,2 Triliun

Konsorsium BUMN yang terlibat dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT KAI (Persero). Adapun KAI ditunjuk sebagai pemimpin konsorsium BUMN.

Proyek kereta modern ini sudah dimulai sejak tahun 2016 yang mulanya ditargetkan rampung pada 2019, namun beberapa hambatan membuat targetnya mundur ke 2023.

Mulanya proyek ini direncanakan memakan biaya 6,07 miliar dollar AS atau sekitar Rp 86,5 triliun, tetapi perhitungan terakhir diperkirakan menjadi sekitar 8 miliar dolar AS. Artinya naik sekitar 1,9 miliar dollar AS atau setara Rp 27,09 triliun.