Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tanya-tanya Pajak di Kompas.com
Konsultasi dan Update Pajak

Tanya-tanya Pajak merupakan wadah bagi Sahabat Kompas.com bertanya (konsultasi) dan memperbarui (update) informasi seputar kebijakan dan praktik perpajakan.

Ada Pajak Minimum Global, Insentif Pajak Diminta Lebih Selektif

Kompas.com - 14/10/2022, 23:56 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

 

PEMBERIAN insentif pajak—terutama pembebasan pajak atau tax holiday—di tengah wacana pemberlakuan pajak minimum global, diminta untuk dilakukan secara hati-hati dan selektif.

Lewat laporan berjudul Tax Incentives and the Global Minimum Corporate Tax, The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyitir fakta bahwa saat ini negara-negara anggota organisasi ini dan G20 tengah merampungkan ketentuan tarif pajak minimum yang akan berlaku global.

Ketentuan tarif pajak minimum merupakan bagian dari pilar dua paket pajak internasional. Dalam pilar dua ini berlaku ketentuan Global Anti-Base Erosion (GloBE) yang mensyaratkan penerapan pajak penghasilan (PPh) korporasi dengan tarif minimum sebesar 15 persen.

Pajak minimum tersebut menyasar semua perusahaan multinasional dengan peredaran usaha (omzet) lebih dari 750 juta euro setahun. Pilar dua mensyaratkan semua yurisdiksi yang tarif pajak penghasilan (PPh) badan atas bunga, royalti, dan pembayaran lain kurang dari 9 persen harus mengikuti ketentuan peraturan pajak ini (subject to tax rule).

Dengan keberadaan ketentuan tersebut, pemberian tax holiday dinilai akan merugikan negara yang memberikan insentif tersebut. OECD menyebutkan, setidaknya ada dua kerugian bila tax holiday tetap diberikan di tengah wacana penerapan pajak minimum global ini.

Kerugian pertama, negara atau yurisdiksi itu tetap harus mengelola pemberian insentif yang dinilai tidak bermanfaat. Kerugian kedua, negara itu akan kehilangan potensi penerimaan pajak, saat negara lain mendapatkan manfaat dari pemberlakuan top-up tarif pajak dari ketentuan global itu.

Susun ulang kebijakan insentif

Oleh karena itu, OECD menyarankan negara-negara anggotanya dan G20 mengevaluasi kembali kebijakan insentif pajak yang telah dan akan diberikan.

Dalam laporan yang dirilis pada 6 Oktober 2022 tersebut, OECD memberikan pula catatan yang bisa digunakan sebagai acuan bagi setiap negara yang hendak menggulirkan insentif pajak.

Pertama, pemberian insentif pajak dapat diberikan kepada perusahaan yang tidak tercakup dalam ketentuan GloBE. Kedua, pemberian insentif sebaiknya dilakukan dengan lingkup yang lebih kecil.

Ketiga, pemberian insentif dengan basis pengeluaran seperti gaji atau aset berwujud akan terdampak lebih kecil dibandingkan memakai basis pendapatan.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani: Bukan RI yang Situasinya Tidak Baik-baik Saja, tapi AS dan Eropa

Sri Mulyani: Bukan RI yang Situasinya Tidak Baik-baik Saja, tapi AS dan Eropa

Whats New
Menakar Pergerakan Aset Kripto Usai The Fed Kerek Suku Bunga Acuan

Menakar Pergerakan Aset Kripto Usai The Fed Kerek Suku Bunga Acuan

Whats New
Stafsus Erick Thohir Sebut Negosiasi Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Tak Ganggu 'Timeline'

Stafsus Erick Thohir Sebut Negosiasi Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Tak Ganggu "Timeline"

Whats New
Melihat Kinerja Keuangan Pertamina Geothermal Energy yang Bakal IPO

Melihat Kinerja Keuangan Pertamina Geothermal Energy yang Bakal IPO

Whats New
iPhone Generasi Pertama Dilelang, Harganya Ditaksir Tembus Rp 745 Juta

iPhone Generasi Pertama Dilelang, Harganya Ditaksir Tembus Rp 745 Juta

Whats New
Biaya Proyek Kereta Cepat Bengkak, China Salah Perhitungan?

Biaya Proyek Kereta Cepat Bengkak, China Salah Perhitungan?

Whats New
UMR Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto 2023 Terbaru

UMR Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto 2023 Terbaru

Work Smart
Mendag Zulhas Larang Minyakita Dijual via 'Online', Shopee dkk Kompak Turunkan Produk

Mendag Zulhas Larang Minyakita Dijual via "Online", Shopee dkk Kompak Turunkan Produk

Whats New
Tutup Pekan, IHSG Menguat ke Level 6.911

Tutup Pekan, IHSG Menguat ke Level 6.911

Whats New
Gaji UMR Gresik 2023, Tertinggi Kedua Se-Jatim Setelah Surabaya

Gaji UMR Gresik 2023, Tertinggi Kedua Se-Jatim Setelah Surabaya

Work Smart
 Menyusul The Fed, Bank Sentral Inggris dan Eropa Naikkan Suku Bunga 0,5 Persen

Menyusul The Fed, Bank Sentral Inggris dan Eropa Naikkan Suku Bunga 0,5 Persen

Whats New
Cerita Luhut Ungkap 2 Prioritas Jokowi ke Investor Asing

Cerita Luhut Ungkap 2 Prioritas Jokowi ke Investor Asing

Whats New
PMI Manufaktur RI Naik Jadi 51,3, Ditopang Kuatnya Permintaan Dalam Negeri

PMI Manufaktur RI Naik Jadi 51,3, Ditopang Kuatnya Permintaan Dalam Negeri

Whats New
Janji OJK Perbaiki Tata Kelola Industri Asuransi

Janji OJK Perbaiki Tata Kelola Industri Asuransi

Whats New
Buntut Kasus Gagal Bayar Wanaartha Life, OJK Bakal Tindak Tegas Pemberi Jasa yang Terlibat

Buntut Kasus Gagal Bayar Wanaartha Life, OJK Bakal Tindak Tegas Pemberi Jasa yang Terlibat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+