BPR dan BPRS Berperan Penting Topang Ekonomi RI di Tengah Ketidakpastian Global

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Industri perbankan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS), memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tengah ketidakpastian global. Apalagi, pertumbuhan kredit per Agustus 2022 masih bertumbuh 10,62 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Hal itu disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka Musyawarah Nasional XI Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Tahun 2022 (Munas Perbarindo XI) di Yogyakarta, Rabu (19/10/2022).

Dalam kesempatan itu, Airlangga berharap agar perbankan dapat mendukung UMKM untuk naik kelas melalui pembiayaan termasuk platform digital. Saat ini, porsi kredit UMKM masih di kisaran 18 persen.

Baca juga: BI dan OJK Dorong Digitalisasi BPR dengan QRIS

Sedangkan Presiden mengarahkan agar kredit UMKM naik menjadi 30 persen atau sekitar Rp 1.800 triliun pada 2024. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan dukungan dari semua pihak.

"Munas ini sebagai momen untuk meningkatkan kinerja dan memajukan BPR dan PRS di Indonesia. Saat ini, dunia sedang menghadapi Kondisi yang tidak mudah, tantangan terus datang yang menunjukkan bahwa dunia sangat dinamis dan rentan terhadap guncangan. Saya berharap hasil musyawarah ini bermanfaat bagi kita semua," kata Airlangga dalam sambutannya.

Baca juga: Bank Tak Penuhi Modal Inti Rp 3 Triliun di Akhir 2022, Siap-siap Turun Kelas Jadi BPR

BPR-BPRS jangan sampai gagal jaga likuiditas

Sementara itu sambutan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono yang dibacakan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta Srie Nurkyatsiwi menyebutkan, ia berharap BPR dan BPRS dapat menunjukkan eksistensi dan komitmen sebagai bank yang fokus memberdayakan UMKM dan menjadi garda terdepan dalam melayani UMKM serta hadir di tengah masyarakt menuju kebangkitan ekonomi nasional.

"Dalam menghadapi tantangan transformasi digital, BPR dan BPRS menjadi salah satu kunci untuk memenangi persaingan digitalisasi perbankan dengan menurunkan biaya operasi dan meningkatkan pendapatan serta memudahkan layanan konsumen," tulis Sultan.

"Ke depan BPR dan BPRS harus lincah, adaptif, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan," pungkasnya.

Baca juga: BPR Didorong Luncurkan Uang Elektronik hingga Mobile Banking

Sementara Plt. Deputi Komisioner Regional OJK Bambang Widjanarko menegaskan, perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan. Sebab, keberdaaan BPR dan BPRS tidak dapat terlepas dari ekosistem dunia.

"Misalnya BPR sudah bagus, tetapi kalau lingkungan sekitar tidak kondusif, ini bisa menjadi ancaman. Ketika suku bunga naik, likuiditas pasar agak berkurang, maka likuidtas dijaga dengan baik, begitu gagal jaga likuiditas, masyarakat tidak percaya lagi. Hal ini bisa merembet ke semua industri BPR dan BPRS. Industri perbakan ini unik,” ujar Bambang dalam kesempatan serupa.

Baca juga: Likuiditas Terjaga, Tren Positif Industri BPR Diproyeksi Berlanjut