Menko PMK ke PUPR: Infrastruktur Ekonomi Sudah Lebih dari Cukup, Prioritaskan Infrastruktur Kerakyatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai, pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di sektor ekonomi sudah lebih dari cukup.

Ia mencontohkan, perjalanan dari Solo menuju Madiun biasanya ditempuh dalam waktu sekitar 2,5 jam, namun dengan pembangunan infrastruktur jarak tempuh menjadi 1 jam.

"Infrastruktur ekonomi sudah lebih dari cukuplah kiprah PUPR kita sudah rasakan nyata. Saya mohon dukungan PUPR tahun depan priotitaskan infrastruktur kerakyatan," kata Muhadjir dalam Rakorbangwil Program 2024 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (31/10/2022).

Baca juga: Menteri PUPR Ingin Pembangunan IKN Nusantara Jadi Karya Infrastruktur Berkualitas

Muhadjir mengatakan, pembangunan infrastruktur harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat termasuk penduduk miskin ekstrem.

Saat ini, kata dia, ada 5,59 juta jiwa penduduk miskin ekstrem di Indonesia. Jutaan penduduk ini, lanjut Muhadjir, terkendala dalam mengakses kebutuhan dasar.

"Sehingga pendidikannya rendah, kesehatan menurun, tidak terakses air bersih, menghuni rumah tidak layak huni, tidak produktif dan berpendapatan rendah," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Muhadjir meminta Kementerian PUPR memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang pro rakyat pada tahun depan.

Baca juga: ESDM Alokasikan Rp 1,67 Triliun untuk Infrastruktur, Buat Apa Saja?

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur dapat dilakukan mulai dari pemukiman, sanitasi, penyediaan air bersih, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan dan pembangunan industri kawasan pertanian serta perikanan.

"Jadi saya mohon PUPR terutama akses air bersih, air minum, rumah tidak layak, tidak produktif, ini karena dalam kemiskinan tidak cukup infrastruktur dasar saja tapi juga ekosistem agar mereka hidup layak dan berkelanjutan," ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp 392 Triliun untuk Proyek Infrastruktur 2023