Tindak Lanjuti Rekomendasi Tim Panja DPR, Kementan Ubah Kebijakan Pupuk Bersubsidi

“Lakukan regulasi yang jelas, koordinasi harus maksimal dengan berbagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang ada serta kelembagaan dan personal. Semua by digital. Perbaiki struktur Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3),” ujarnya.

Baca juga: Mentan: Jika Ada yang Bilang Stok Beras Menipis, Suruh Datang ke Kementan

SYL juga mengajak petani untuk memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar penggunaan pupuk bisa efisien dan maksimal.

“Hal ini harus dilakukan karena produktivitas padi indonesia menduduki peringkat dua dunia,” katanya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil menambahkan, terbitnya Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian adalah tindak lanjut rekomendasi Tim Panja Pupuk Komisi IV DPR RI.

Dalam pertemuan tersebut, kata Ali, pihaknya mengundang pejabat tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang menangani kegiatan pupuk sehingga total undangan dan panitia sebanyak 340 peserta.

“Sampai dengan saat ini, jumlah dinas pertanian provinsi yang hadir sebanyak 34 provinsi dan 488 kabupaten atau kota,” paparnya.

Baca juga: Hadapi Ancaman Krisis Pangan, Kementan Perkuat Swasembada Beras dan Subtitusi Pangan

Selain itu, hadir juga empat provinsi mengikuti rakor secara online, di antaranya Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, dan Bangka Belitung. Provinsi-provinsi ini juga hadir diwakili secara offline dari dinas kabupaten atau kota.