Pemerintah Disarankan Genjot Produksi Pangan Tanpa Ekstensifikasi Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia dalam KTT Iklim COP27 di Mesir telah menegaskan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan.

Namun demikian, pemerintah masih meneruskan proyek Food Estate, yaitu proyek strategis nasional untuk mengatasi krisis pangan yang dinilai hanya akan memperburuk krisis iklim.

Head of Agriculture Research dari Center for Indonesian policy Studies (CIPS) Aditya Alta mencontohkan pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah mengambil 900.000 hektar di kawasan eks-pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah.

"Pengalaman juga sudah menunjukkan bahwa Food Estate, yang bahkan rencananya akan dibuka di daerah lain, berkali-kali gagal mencapai tujuan ketahanan pangan yang diinginkan dan malah berdampak negatif bagi masyarakat sekitarnya," ujar Aditya dalam siaran persnya, Selasa (15/11/2022). 

Baca juga: Program Food Estate di Pulang Pisau Berikan Dampak Positif bagi Kesejahteraan Petani

Lebih lanjut Aditya mengatakan program ini digarap oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, dan kini tersebar di Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Padahal kata dia, hanya beberapa komoditas tertentu saja yang bisa tumbuh seperti beras, singkong untuk tepung mocaf, kentang bahan baku industri serta bawang merah dan bawang putih.

"Kalau meninjau permasalahan ketahanan pangan yang dijadikan justifikasi lumbung pangan, keterjangkauan dan keragamanlah yang selama ini menjadi permasalahan, bukan ketersediaan," kata Aditya. 

Global Food Security Index dari the Economist Intelligence Unit mencatat bahwa Indonesia berada di peringkat 37 dari 113 negara dalam kategori ketersediaan.

Baca juga: Kembangkan Food Estate, Jababeka Siapkan Proyek Percontohan di Cikarang

Namun Indonesia juga menempati peringkat 54 dalam kategori keterjangkauan dan peringkat 95 dalam kategori kualitas dan keamanan yang termasuk di dalamnya keragaman pangan.

Indonesia juga disebut sudah mencapai swasembada dalam pengadaan beras dengan memenuhi sebagian besar kebutuhannya dari produksi dalam negeri.

Aditya mengingatkan bahwa program swasembada pangan yang mengandalkan perluasan lahan, terutama alih fungsi lahan hutan dan gambut, tidak efektif menjamin peningkatan produksi serta produktivitas pangan dan juga dapat merusak lingkungan serta memperparah krisis iklim.

CIPS merekomendasikan peningkatan produktivitas komoditas pangan tanpa melalui ekstensifikasi lahan tetapi dengan investasi, mekanisasi dan adopsi teknologi pertanian, teknik budidaya yang baik, perluasan jaringan irigasi, serta mitigasi perubahan iklim dengan modifikasi cuaca.

"Pemerintah juga harus memberikan dukungannya bagi riset dan inovasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor pertanian agar lebih produktif, termasuk melalui kerja sama pihak swasta," pungkasnya.

Baca juga: Harapan Jokowi Saat Luncurkan Food Estate Mangga dan Taksi Alsintan di Gresik