Kampanye Negatif Lembaga Asing Bikin Komoditas Sawit dan Tembakau Sepi Permintaan

Tembakau

Serupa dengan dengan petani sawit, petani tembakau juga kerap dihantui oleh kampanye negatif. Padahal sektor ini juga tak kalah besar kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Indonesia merupakan produsen tembakau terbesar keempat di dunia.

Tembakau juga menyumbang pendapatan yang tinggi berupa cukai hasil tembakau yang pada tahun lalu tercatat senilai Rp 188,81 triliun. Angka ini menjadikan CHT menyumbang sebesar 96,52 persen terhadap total penerimaan cukai.

“Kampanye negatif soal tembakau akan mempengaruhi kebijakan pemerintah sehingga menjadi tidak adil bagi petani. Tujuan kampanye negatif mereka adalah agar pemerintah membuat kebijakan yang berpotensi mematikan pertanian tembakau,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji.

Dia mencontohkan, kebijakan di sektor pertanian tembakau turut didorong oleh sejumlah pihak mengatasnamakan kesehatan yang disokong oleh lembaga asing. Seperti halnya kebijakan kenaikan cukai tinggi yang justru mengancam serapan tembakau petani dan menyebabkan maraknya rokok ilegal.

“Yang berkedok kesehatan berusaha untuk menghentikan aktivitas tembakau dari hulu ke hilir dengan mempengaruhi kebijakan pusat. Padahal sebenarnya tujuan lembaga asing adalah menguasai nikotin di Indonesia,” ucap Agus.

Upaya kampanye negatif ditambah intervensi kebijakan sejatinya tak hanya menekan para petani, melainkan juga turut mengeliminasi kedaulatan negara. Apalagi jika aksi-aksi tersebut justru dilatarbelakangi oleh motif-motif ekonomi. Persaingan ekonomi harapannya harus dilakukan dengan adil dan proporsional.

Sebelumnya, pada KTT APEC di Thailand, pada 20 November 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar setiap negara diberikan kesempatan untuk melakukan hilirisasi.

"Setiap negara harus diberikan kesempatan untuk melakukan industrialisasi agar nilai tambahnya dapat membantu perekonomian dan kesejahteraan negara tersebut dan ujungnya pertumbuhan ekonomi global bersama," jelasnya.

Hal ini disampaikan menyikapi perlakuan Organisasi Perdagangan Internasional/WTO terhadap berkembang yang memberikan kendala untuk negara-negara berkembang yang tengah berupaya untuk melakukan berbagai hilirisasi komoditas-komoditas strategisnya.