Bola Panas Wacana Impor Beras

KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menegaskan bahwa pihaknya selalu berpihak kepada petani dalam negeri dengan terus membeli beras dari mereka meskipun dengan harga yang tinggi di angka Rp 10.200 per kg.

"Supaya paham, jangan sampai nanti di sini seolah-olah Bulog itu tidak berpihak kepada petani," kata Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen di Jakarta seperti dilansir dari Antara, Rabu (23/11/2022).

"Justru kita sangat berpihak pada petani. Karena kita buktikan, Pak, saya buktikan dengan jajaran Bulog itu sudah empat tahun CBP (cadangan beras pemerintah) tidak pernah impor, Pak, karena barangnya ada," kata dia lagi.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian melalui Direktur Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Ismail Wahab menjelaskan bahwa stok beras masih tersedia di penggilingan sebanyak 1,8 juta ton, namun Bulog tidak mau membelinya dengan harga yang tinggi.

Baca juga: Stok Bulog Kritis, Buwas Sarankan Jokowi Segera Impor Beras

Pernyataan Kementerian Pertanian tersebut sebagai respons dari pernyataan Dirut Bulog sebelumnya yang sudah menyiapkan 500 ribu ton beras komersil di luar negeri dan siap dilakukan impor.

Rencana impor beras tersebut disiapkan Bulog untuk mengamankan pasokan beras dalam negeri yang saat ini jauh dalam batas ideal, yaitu yang seharusnya Bulog memiliki stok 1,2 juta ton kini hanya tersedia kurang dari 600 ribu ton.

Budi Waseso menjelaskan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi panen beras, dan pasokan beras sudah tidak ada lagi di petani melainkan di tangan-tangan pengusaha-pengusaha dan pengepul beras.

Budi Waseso yang akrab disapa Buwas tersebut menjelaskan dirinya berupaya mengamankan stok beras dengan melakukan pendekatan kepada pengusaha-pengusaha beras besar dan mau membeli beras dengan harga yang ada di pasaran.

Baca juga: Jawab Buwas, Kementan Blak-blakan Bulog Tak Mau Beli Beras di Harga Rp 10.300

Namun para pengusaha beras tersebut tidak bersedia menjual berasnya kepada Bulog.

"Mereka juga tidak bersedia untuk memberikan kepada kita dengan harga komersil, karena mereka harus jaga suplainya untuk pasar mereka. Ini yang fakta di lapangan seperti ini," ujar Buwas.

"Jadi bukan kita tidak berpihak buat petani, justru saya sangat berpihak pada petani dengan bukti empat tahun terakhir Bulog itu CBP-nya dari dalam negeri, nggak pernah kita impor karena barangnya ada," kata Buwas.

Budi Waseso menjelaskan saat ini stok beras yang ada di gudang Bulog sebanyak 594.856 ton yang terdiri dari 426.573 ton CBP dan 168.283 ton beras komersil.

Dia memprediksi, stok beras tersebut akan menurun hingga menjadi 300 ribu ton karena akan digunakan untuk program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar selama satu setengah bulan.

Baca juga: Apa yang Membuat Qatar Begitu Kaya Raya?

Sementara Bulog juga harus menyiapkan stok beras yang sewaktu-waktu harus digelontorkan untuk kejadian luar biasa seperti bencana gempa bumi di Cianjur.

Wacana impor beras dikritik

Komisi IV DPR RI mengkritik rencana Perum Bulog yang ingin mengimpor beras untuk memenuhi stok beras dalam negeri.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sutrisno menyarankan agar sebaiknya Bulog menyerap kebutuhan dalam negeri daripada mengimpor, terlebih musim panen padi di dalam negeri juga sebentar lagi.

"Untuk pak Bulog rencana punya beras 500.000 ton disimpan di luar negeri ini sudah dikritisi oleh petani," ungkap Sutrisno.

"Bulog sulit melakukan penyerapan CBP. Sebenarnya sudah ada 11 Provinsi untuk menyerap CBP. Jadi objek kita untuk menyerap kita tidak perlu impor, dan sebenarnya Januari dan Februari sudah panen raya," ujarnya lagi.

Baca juga: Satu Galon Berapa Liter Air? Ini Cara Menghitungnya

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera H Slamet mengkiritisi soal data stok beras yang ada di Kementan, ID Food, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog.

Dia menilai belakangan ini, data soal stok beras berbeda-beda di masing-masing kementerian dan lembaga yang mengurusi pangan.

Slamet menegaskan, apabila ditemukan ada selisih data stok beras lebih baik semua pihak yang terkait segera meluruskan data tersebut.

"Stok beras ini simpang siur, saya minta Badan Pangan, ID Food, dan Bulog. Saya ingin mendapatkan dari masing-masing di forum ini. Kalau ada selisih-selisih, selisihnya di mana kita luruskan masing-masing. Mimpin yang membuat kebijakan ada di sini semua," kata dia.

Baca juga: Air Galon Berapa Liter?