Krisis Pupuk Dunia: Dampaknya bagi Indonesia

Kontribusi Rusia terhadap perdagangan global gas alam mencapai 20 persen. Sebanyak 40 persen kebutuhan gas alam Uni Eropa dipasok dari Rusia (Glauber dan Laborde 2022).

Kebijakan pembatasan ekspor pupuk sejumlah negara produsen utama turut menyebabkan berkurangnya pasokan pupuk global.

Data dari Food Export & Fertilizer Restrictions Tracker yang dikembangkan oleh David Laborde (IFPRI, 2022) menunjukkan bahwa pupuk (setara nutrien/hara) N, P dan K terkontraksi atau berkurang terhadap pasar global masing-masing 21,8 persen untuk pupuk N, 20,5 persen untuk pupuk P dan 20,2 persen untuk pupuk K akibat adanya retriksi ekspor oleh negara produsen pupuk.

Misalnya, China mengumumkan kebijakan pembatasan ekspor pupuk untuk mengamankan ketersediaan pupuk hingga sampai Desember 2022, sehingga menyebabkan kontraksi pasokan pasar global berkurang masing-masing 10,6 persen pupuk N, 11,4 persen pupuk P dan 1,2 persen pupuk K.

Situasi tersebut di atas menyebabkan langka pupuk di pasar global yang mendorong naiknya harga pupuk dunia.

Dampaknya bagi Indonesia?

Krisis pupuk global berdampak langsung terhadap peningkatan harga pupuk domestik. Harga pupuk non subsidi di Indonesia sejak akhir tahun sudah meningkat 100 persen dibandingkan harga sebelumnya.

Harga pupuk nonsubsidi jenis urea pada tahun 2021 di kisaran Rp 5.000 sampai Rp 8.000 per kg, tetapi awal 2022 sudah mengalami kenaikan harga pada kisaran Rp 13.000 sampai Rp 15.000 per kg.

Harga pupuk nonsubsidi jenis NPK 2021 sebesar Rp 8.000 per kg, meningkat pada kisaran Rp 14.000 sampai Rp 15.000 per kg pada awal tahun 2022.

Sementara itu, harga pupuk subsidi mengikuti HET yang diatur pemerintah berdasarkan Permentan 10/2022 di mana harga Urea berada pada harga Rp 2300/kg dan NPK pada harga Rp 3000/kg.

Disparitas harga yang besar antara pupuk subsidi dan nonsubsidi sangat rawan terhadap penyelewangan, sehingga perlu pengawasan ketat agar pemberian pupuk subsidi tepat sasaran.

Kenaikan harga pupuk dunia dan domestik bisa berpengaruh terhadap situasi pupuk subsidi karena jumlah anggaran tetap, volume pupuk subsidi yang disediakan anjlok sebagai dampak melambungnya harga bahan baku pupuk dan energi.

Dampak negatif lainnya, utang pemerintah dalam bentuk kurang bayar (dibayar setelah audit) membengkak akibat naiknya harga pokok penjualan (HPP) kepada PT Pupuk Indonesia sebagai pelaksana Public Service Obligation (PSO) untuk penyediaan dan pendistribusian pupuk subsidi di Indonesia.

Mensiasati harga pupuk yang melambung, Pemerintah memutuskan hanya mensubsidi pupuk Urea dan NPK, dengan pemberlakuan Permentan 10/2022 yang dimulai bulan Oktober 2022.

Disparitas harga antara pupuk subsidi dan non subsidi semakin besar akan memicu penyelewengan terhadap pupuk subsidi. Selain itu, pupuk palsu akan semakin merajalela, sehingga petani menjadi korbannya.

Diperlukan langkah-langkah antisipatif berupa pengawasan ketat melibatkan pihak penegak hukum.

Bagi para petani yang bukan penerima pupuk subsidi selain petani yang mengusahakan 9 komoditas, yaitu padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabe merah, bawang merah, dan bawang putih harus bersiap menerima risiko penurunan pendapatan yang signifikan, karena komponen biaya produksinya meningkat.

Bisa jadi juga akan memukul produksi sawit nasional, karena pengurangan penggunaan pupuk oleh petani sawit rakyat atau perusahaan sawit untuk mengkompensasi harga pupuk yang tinggi.

Walaupun demikian, untuk menjamin ketersediaan pupuk, PT Pupuk Indonesia dalam rilisnya kepada media pada 15 November 2022, menyebutkan bahwa produksi pupuk di Indonesia masih cukup dan dapat dikontrol, mengingat pasokan bahan baku pupuk sudah diamankan sampai akhir 2023.

Pupuk Indonesia merupakan salah satu produsen pupuk Urea terbesar di kawasan Asia. Produksinya mencapai 12 juta ton per tahun cukup untuk memenuhi ketersediaan pupuk subsidi dan non subsidi di Indonesia.

Kita hanya menunggu dan menagih janji PT pupuk Indonesia siap menyediakan pupuk khususnya urea dengan harga lebih rendah dari harga dunia bagi para petani, pekebun dan perusahaan pupuk swasta Indonesia.

Janji lain, siap membangun infrastruktur produksi (pabrik blue dan green amonia) dan siap mendistribusikan pupuk non subsidi melalui 1000 toko tani maupun siap menerapkan sistem digital penebusan pupuk subsidi.

Dalam jangka pendek ini kita tunggu kiprah PT Pupuk Indonesia beserta distributor (dan toko resminya) menyalurkan pupuk ke petani yang sedang menyiapkan pertanaman padi musim ok-mar 2022/23 bagi Indonesia.

Di beberapa daerah seperti Bangkalandi Jawa Timur, langka pupuk sudah mulai terdengar dan petani sudah mulai berteriak.

Pil pahit Sri Lanka: Diawali krisis pupuk

Krisis pangan yang diikuti oleh krisis lainnya yang terjadi di Sri Lanka mengingatkan kita sebagai “wake up call” bahwa Kebijakan pupuk bersubsidi harus dihitung dengan cermat.

Sejak tahun lalu (2021), pemerintah Sri Lanka kolaps akibat krisis pangan: inflasi tidak terkendali lebih dari 50 persen dengan harga pangan meroket 80 persen dan biaya transportasi naik 128 persen.