Ancaman Melemahnya Independensi Bank Indonesia dalam RUU P2SK

PEMERINTAH saat ini sedang membahas Rancangan Undang-undang terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

Dalam rancangan RUU P2SK terdapat rencana penghapusan larangan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk menjadi pengurus partai politik.

Rencana tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius pada kestabilan sistem keuangan di Indonesia.

Fungsi utama Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang Moneter, Sistem Pembayaran, dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Untuk menjalankan fungsi utama tersebut, Bank Indonesia memiliki keistimewaan sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak-pihak lain, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, melaksanakan serta memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, dan wewenang untuk mengawasi kegiatan lembaga keuangan dan mengakses informasi yang dinilai akan mengancam stabilitas keuangan.

Untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan efektif, Bank Indonesia perlu berpegangan pada kerangka kerja kebijakan yang terhindar dari benturan dengan kepentingan politik.

Bahaya benturan kepentingan politik

Rencana penghapusan larangan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk menjadi pengurus partai politik dalam RUU P2SK, berpotensi besar menimbulkan celah masuknya kepentingan politik partai ke dalam pengambilan kebijakan Bank Indonesia.

Benturan kepentingan politik terhadap kebijakan Bank Indonesia rentan menyebabkan melemahnya independensi Bank Indonesia dan menimbulkan ancaman inflasi dan kerugian ekonomi.

Dampak melemahnya independensi Bank Indonesia, dengan masuknya pengaruh kepentingan politik, dapat tergambar pada inflasi tinggi di Indonesia pada tahun 1959 – 1966.

Tercampurnya kepentingan politik pemerintah memengaruhi pengambilan berbagai kebijakan moneter yang tidak sesuai dengan landasan makro ekonomi Indonesia saat itu.

Berbagai kebijakan, yaitu ketentuan pagu kredit bagi tiap bank secara individual dan sanering pada 1959, kebijakan pembekuan giro dan deposito dalam jumlah tertentu yang diganti menjadi simpanan jangka panjang, dan devaluasi nilai tukar rupiah, menimbulkan dampak inflasi ratusan persen yang puncaknya pada 1966 dengan laju inflasi sebesar 653,3 persen.

Puncak laju inflasi tersebut pada akhirnya bukan hanya berdampak pada penderitaan rakyat dan melemahnya ekonomi negara, tetapi juga pada berpengaruh negatif terhadap ketahanan nasional dan ketidakstabilan politik saat itu.

Studi untuk mengukur hubungan antara legal Central bank independence (CBI) dan tingkat inflasi (Brumm 2002, 2011; Garriga and Rodriquez 2020) juga menunjukkan bahwa semakin rendah independensi bank sentral maka tingkat inflasi akan semakin tinggi.

Kasus serupa juga dapat dipelajari pada meningkatnya inflasi di Argentina, Turki, Venezuela, dan Zimbabwe, di mana independensi bank sentral terindikasi melemah dan dipengaruhi oleh kepentingan politik pemerintah.