Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER MONEY] Restrukturisasi Garuda Indonesia Terbesar dalam Sejarah | Jokowi: Pencabutan PPKM Bukan Gagah-gagahan

Kompas.com - 03/01/2023, 05:40 WIB
Erlangga Djumena

Editor

1. Erick Thohir: Restrukturisasi Garuda Indonesia Terbesar dalam Sejarah Korporasi Indonesia

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, pencapaian langkah-langkah strategis Garuda Indonesia merupakan bagian dari restrukturisasi terbesar dan terkompleks dalam sejarah korporasi Indonesia.

“Seluruh rangkaian pemenuhan kewajiban homologasi selesai dilaksanakan kemarin, setelah right issue tuntas, termasuk partial debt to equity conversion, dan ditutup dengan penerbitan Sukuk tranche baru mengganti Sukuk lama yang di-restuctured. May Garuda fly high again, this time with sustainability and profitability. Ini adalah restrukturisasi terbesar dalam sejarah korporasi Indonesia," ujar Erick dalam siaran pers, Minggu (1/1/2023).

Erick mengatakan, langkah pemenuhan kewajiban perjanjian perdamaian maskapai menerbangan Garuda Indonesia telah terpenuhi secara lengkap.

Dengan demikian Garuda Indonesia siap mengimplementasikan perjanjian tersebut mulai awal tahun ini.

Selengkapnya simak di sini

2. Digugat PKPU oleh Kawan Berkarya, J.CO Siap Ambil Langkah Hukum

PT J.CO Donut and Coffee atau J.CO angkat suara terkait permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilayangkan PT Kawan Berkarya Mandiri dan William Owen ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Direktur J.CO Donut and Coffee Robert Suteja mengatakan, pihaknya akan menggunakan hak yang dimiliki untuk mengambil langkah hukum dalam menghadapi permohonan PKPU tersebut.

"PT JCO Donut & Coffee akan menggunakan haknya untuk mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia," ujarnya dalam keterangan kepada Kompas.com, Senin (2/1/2023).

Menurutnya, J.CO Donut and Coffee menghormati setiap kesepakatan yang dibuat dengan melakukan kewajiban perseroan kepada pihak manapun yang berhubungan dengan perseroan.

Baca selengkapnya di sini

3. Mulai Hari Ini, Layanan Pembayaran LinkAja di Transjakarta Ditutup

Layanan pembayaran LinkAja pada aplikasi Transjakarta akan dinonaktifkan per Senin, 2 Januari 2023.

Dilansir dari laman resmi LinkAja, pembayaran LinkAja di moda transportasi Jakarta akan dinonaktifkan pada hari ini, Minggu (1/1/2023) dan efektif akan ditutup secara sistem mulai 2 Januari 2023.

“Halo Sobat LinkAja! Layanan pembayaran LinkAja pada aplikasi Transjakarta akan dinonaktifkan pada tanggal 1 Januari 2023 dan efektif akan ditutup secara sistem pada tanggal 2 Januari 2023," tulis informasi resmi LinkAja.

"Para pengguna masih tetap bisa menggunakan LinkAja sebagai pembayaran di aplikasi Transjakarta sampai sebelum tanggal tersebut. Kamu masih tetap bisa menggunakan saldo LinkAja kamu untuk kebutuhan lainnya, termasuk transportasi dengan menggunakan GOJEK dan Grab,” tambahnya.

Simak selengkapnya di sini

4. Daftar Harga BBM di Seluruh Indonesia Berlaku Januari 2023

Harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina yang berlaku saat ini terpantau belum mengalami perubahan.

Harga BBM yang dijual di SPBU Pertamina pada Januari 2023 masih mengikuti harga yang ditetapkan per 1 Desember 2022.

Sebelumnya, PT Pertamina telah melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi yang berlaku per 1 Desember lalu. Penyesuaian ini mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Disadur dari laman resmi MyPertamina, PT Pertamina merinci harga BBM subsidi dan non-subsidi di setiap wilayah di seluruh Indonesia yang berlaku pada Januari 2023.

Selengkapnya baca di sini

5. Jokowi: Kita Cabut PPKM Bukan untuk Gagah-gagahan

Pemerintah telah resmi mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Jumat (30/12/2022).

Keputusan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pencabutan PPKM disebut tidak dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa perhitungan yang matang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bilang, keputusan tersebut diambil berdasarkan kajian yang dilakukan selama 10 bulan.

"Pada akhir tahun 2022 kemarin, telah kita cabut PPKM. Bukan untuk gagah-gagahan. Tapi, memang kajian selama 10 bulan terakhir, angka-angka menunjukkan kita bisa mengendalikan Covid-19," ujar dia dalam Pembukaan Perdagangan Saham Perdana 2023, Senin (2/1/2023).

Simak selengkapnya di sini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Spend Smart
Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

Earn Smart
Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

Earn Smart
BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

Whats New
Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Whats New
CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

Whats New
Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com