Bapanas Minta Gakoptindo Beli Kedelai Sesuai HAP

JAKARTA, KOMPAS.com – Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP) menjadi instrumen yang harus dimiliki pemerintah agar dapat mengendalikan stok dan harga kedelai nasional.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, dalam penyelenggaraan CKP tersebut peran asosiasi dan koperasi tempe dan tahu sangat penting karena menentukan jumlah kebutuhan kedelai setiap bulannya.

Menurutnya, berdasarkan perhitungan kebutuhan kedelai tersebut, Bapanas akan menugaskan Perum Bulog untuk melakukan pengadaan secara rutin untuk memenuhi stok CKP di gudang sepanjang tahun.

Baca juga: Anggaran Turun, Kementan Pangkas Lahan Tanam Kedelai 2023

“Kita butuh masukan dari teman-teman asosiasi seperti Gakoptindo untuk menangkap dinamika di lapangan agar persiapan CKP ini semakin presisi,” ujarnya dalam siaran resminya, Kamis (2/2/2023).

Arief meminta perajin tahu tempe yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) bisa langsung menyampaikan berapa kebutuhan kedelai untuk para pengrajin tempe dan tahu secara nasional dalam satu bulan.

"Kita simulasikan, misalnya 250.000 sebulan, maka katakanlah kita kemudian siapkan cadangannya 100.000 ton. Teman-teman bisa mengusulkan itu,” ujarnya mencontohkan skema CKP.

Baca juga: DPR Singgung Kementan Klaim Beras Surplus, Bapanas: 6 Bulan Terakhir Defisit

Apabila CKP sudah tersedia, ia meminta pengrajin berkomitmen membeli dan memanfaatkan CKP ini sesuai Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) yang telah disepakati dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No 11 Tahun 2022.

Di dalam Perbadan itu diatur HAP kedelai sebesar Rp 10.775 per kilogram untuk harga acuan pembelian kedelai lokal di produsen, serta Rp 11.400 per kilogram (kedelai lokal) dan Rp 12.000 per kilogram (kedelai impor) untuk harga acuan penjualan di konsumen.

Setelah penetapan kebutuhan CKP tersebut, menurut Arief, langkah selanjutnya adalah bicara kualitas dan pendistribusian, termasuk pengaturan lokasi penempatan CKP di gudang-gudang Bulog sesuai tingkat permintaannya.

Baca juga: Mendag Zulhas Bakal Hapus Persyaratan Subsidi Kedelai

“Setelah Bulog tahu kuantitas berapa, tinggal kita bicara kualitas dan pendistribusian. Ini yang sedang kita kerjakan, maka dari itu kita harus duduk bersama,” ujarnya.

Menindaklanjuti hal ini, Arief mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan segera melakukan pertemuan lanjutan dengan Bulog, Gakoptindo, serta Kementerian dan Lembaga terkait, guna membahas eksekusi penyelenggaraan CKP.

Berdasarkan Prognosa Neraca Pangan Nasional Januari-Desember 2023 yang dihimpun Bapanas, kebutuhan kedelai nasional perbulan sekitar 231.000 ton. Adapun stok kedelai nasional sampai dengan Maret 2023 sekitar 266.000 ton.

Baca juga: Skema Subsidi Kedelai Bakal Diubah, Bulog Ikut Perintah Pemerintah

Sementara itu, Sekretaris Gakoptindo Hugo Siswaya mengatakan para pengrajin siap menyerap stok kedelai selama ketersediannya terjaga. Untuk itu, ia berharap pemerintah melalui regulasi yang dibuat bisa membantu para pengrajin mendapatkan kepastian stok dan harga kedelai.

Dikatakan juga, apabila pemerintah melalui Bulog bisa mendatangkan setiap dua bulan sekali 60.000 ton kedelai maka ketersediaan dan harga kedelai dalam negeri akan aman.

Baca juga: Penjelasan Bos Bulog soal Telat Impor Kedelai