Agar Warga Terbiasa, Evaluasi Harga BBM Nonsubsidi Disarankan Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhitungan naik turun harga BBM nonsubsidi PT Pertamina (Persero), melalui PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Subholding Commercial and Trading Pertamina, sebaiknya transparan agar warga paham bagaimana pengaturannya.

Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai, hal itu penting dilakukan agar pemerintah dan badan usaha bisa menjalankan amanat aturan yang sudah ditetapkan yakni memberikan hak kepada badan usaha untuk menentukan harga BBM nonsubsidi "floating" atau harga naik-turun sesuai dengan keekonomian pasar.

Bhima berpendapat, masyarakat lama-lama akan terbiasa dengan penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

"Sebenarnya ini justru menguntungkan masyarakat karena ada penyesuaian harga lebih cepat dalam konteks harga minyak mentah (dunia) rendah," kata Bhima, melalui keterangannya, Senin (13/2/2023).

Baca juga: Cek Harga BBM Hari Ini di SPBU Pertamina, Shell, Vivo, dan BP AKR

Untuk itu, menjadi tugas Pertamina dan Pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara masif seperti apa formulasi yang transparan dalam penetapan naik turun harga tersebut.

Sebab, walau soal harga BBM sudah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tapi terkadang masyarakat dibingungkan dengan cara penghitungan harga BBM.

Ia menambahkan, pemerintah dan Pertamina bisa memanfaatkan teknologi informasi maupun media sosial untuk menciptakan pemahaman di masyarakat.

"Idealnya, ada website untuk pengumuman formulasi, variabel seperti level nilai tukar yang digunakan, harga acuan BBM Singapura, dan sebagainya," ujar Bhima.

Baca juga: Harga BBM Non-subsidi Naik, Pertamina: Evaluasi Berkala

Fahmy Radhi, Pengamanat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, juga sependapat jika nantinya konsumen BBM nonsubsidi akan terbiasa dengan adanya evaluasi harga.

Menurut dia, evaluasi harga mengikuti harga keeknomian pasar yang terus bergerak sangat tepat untuk diterapkan. Hal ini dinilai wajar dalam dunia bisnis dan tidak ada yang dilanggar selama memang yang diatur memang tidak disubsidi oleh pemerintah.

Dia menambahkan, nantinya secara tidak sadar konsumen akan terbiasa dengan penetapan harga yang berubah, baik harga naik ataupun turun mengikuti perkembangan harga minyak global.

“Kebijakan itu menurut saya tepat dan konsumen nantinya secara otomatis akan terbiasa tapi agar membiasakan konsumen," jelas Fahmy.

Baca juga: Harga BBM Pertamax Mau Diumumkan Seminggu Sekali, Erick Thohir: Masih Dibahas dengan Menteri ESDM

Penentuan harga BBM nonsubsidi

Sebagaimana diketahui, ada banyak variabel yang menentukan harga BBM, termasuk BBM nonsubsidi.

Misalnya saja, harga minyak dunia, rata-rata produk minyak olahan Mean of Platts Singapore (MOPS/Argus), inflasi, dan kurs rupiah.

BBM nonsubsidi Pertamina (kategori non-PSO) adalah Pertamax Series (Pertamax, Pertamax Turbo). Kemudian Dexlite dan Pertamina Dex.

Basuki Trikora Putra, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas), sebelumnya menyatakan tidak ada yang salah dengan penetapan harga BBM nonsubsidi oleh badan usaha secara berkala.

Apalagi penetapan harga BBM nonsubsidi oleh badan usaha sangat memperhatikan kondisi pertumbuhan ekonomi, sektor industri, daya beli dan kelangsungan bisnis badan usaha.

Sesuai bunyi pasal 8 Peraturan Menteri ESDM No 20 tahun 2021, harga jual eceran BBM jenis umum di titik serah setiap liter, dihitung dan ditetapkan oleh badan usaha.

Hal ini mengacu pada formula harga tertinggi yang terdiri atas harga ditambah PPN, dan PBBKB dengan margin paling tinggi 10 persen dari harga dasar.