Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Apindo Sebut Pertumbuhan RI Saat Ini Belum Berkualitas

Kompas.com - 13/02/2023, 20:40 WIB
Yohana Artha Uly,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum berkualitas. Lantaran, pertumbuhan yang dicapai belum mampu memberikan lapangan kerja yang besar untuk masyarakat.

"Saya selalu bilang bolak-balik, apakah pertumbuhan ekonomi kita berkualitas? Menurut saya tidak," ujarnya dalam acara Dialog dan Launching Apindo Business & Industry Learning Center (Abilec), Senin (13/2/2023).

Ia menjelaskan, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh positif disertai aliran investasi yang tinggi, namun nyatanya belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas.

Baca juga: Bappenas Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI 5,31 Persen Masih di Bawah Potensi

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh 5,31 persen sepanjang 2023, menjadi angka tertinggi sejak 2013 dan sekaligus menandai telah kembali ke level pra-pandemi.

Sementara dari sisi investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi di sepanjang 2022 mencapai Rp 1.207,2 triliun, melampaui target yang sebesar Rp 1.200 triliun. Realisasi itu naik 34 persen dari 2021, sekaligus menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Sayangnya, kata Hariyadi, realisasi penyerapan tenaga kerja dari nilai investasi itu hanya sebesar 1,3 juta orang. Artinya, setiap Rp 1 triliun investasi hanya menghasilkan 1.081 pekerjaan.

"Dibandingkan 9 tahun yang lalu, tahun 2013 waktu investasi masih Rp 398 triliun, itu bisa ciptakan 1,8 juta lapangan pekerjaan, atau setiap Rp 1 triliun rasionya hampir 4.600 pekerja," ungkap dia.

Menurutnya, hal tersebut sekaligus mencerminkan kondisi capital intensive industri, yaitu kondisi di mana produksi memerlukan biaya modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan biaya untuk tenaga kerja.

Baca juga: Apindo Soroti Ketentuan Outsourcing di Perppu Cipta Kerja

Hariyadi pun menilai, arah kebijakan sektor industri ke depan perlu untuk terus dibenahi. Hal ini pula yang membuat Apindo mendirikan Abilec lewat kerja sama dengan Industry & Business Institute of Management (Ibima).

Harapannya, Abilec bisa menjadi agregator bisnis sekaligus lembaga kajian strategis yang bisa menghasilkan sumber daya manusia unggul untuk kepentingan industri domestik dalam jangka panjang.

Selain itu, ia juga menegaskan, perlunya arah kebijakan terkait industri ke depannya harus berdasarkan sains atau ilmu pengetahuan, bukan berbasis politik yang malah akan membawa dampak buruk bagi iklim dunia usaha.

"Karena di kita itu keputusannya bukan scientific based, tapi lebih ke political based, sehingga tidak objektif, sementara kita capek-capek bayar pajak lalu dipakaui untuk political based decicison, scientific-nya enggak ada," kata dia.

"Jadi kalau pakai scientific, kita bisa lihat semua data yang sudah ada, lalu kita bisa menentukan prioritasnya apa," tutup Hariyadi.

Baca juga: Erick Thohir: Bulog dan RNI Butuh Rp 40 Triliun untuk Amankan Stok Pangan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintah Anda

Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang "Toxic" ke Dalam Pemerintah Anda

Whats New
Barang Bawaan Pribadi dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Ini Pesan Bea Cukai ke Jastiper

Barang Bawaan Pribadi dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Ini Pesan Bea Cukai ke Jastiper

Whats New
Bangun Pemahaman Kripto di Tanah Air, Aspakrindo dan ABI Gelar Bulan Literasi Kripto 2024

Bangun Pemahaman Kripto di Tanah Air, Aspakrindo dan ABI Gelar Bulan Literasi Kripto 2024

Rilis
Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Whats New
Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi 'Trading'

Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi "Trading"

Earn Smart
Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com