Menteri Teten: Produksi Minyak Makan Merah Masih Terkendala Pembiayaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengatakan, produksi minyak makan merah belum dapat terlaksana.

Adapun, kendala produksi minyak makan merah adalah terkait dengan pembiayaan yang belum terpenuhi.

Hal tersebut disampaikan MenkopUKM dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (14/2/2023).

Baca juga: Atasi Masalah Minyak Goreng, Menteri Teten: Minyak Makan Merah Bisa Jadi Solusi

"Ini terkendala, harusnya bulan Januari ini sudah berproduksi, tetapi karena kendala pembiayaan masih perlu satu regulasi," kata dia.

Ia menambahkan, progres untuk regulasi minyak makan merah ini juga tengah dijalankan.

Lebih lanjut, Teten menyampaikan, program minyak makan merah ini menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 70 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri meminta KemenkopUKM untuk melakukan uji coba terlebih dahulu terhadap produk minyak makan merah ini.

Hal ini untuk membuktikan apakah produk minyak makan merah nantinya dapat diserap oleh masyarakat.

Baca juga: Regulasi Penyalurannya Belum Ada, Jadi Alasan Produksi Minyak Makan Merah Tertunda

"Ternyata Malaysia pun sudah minta. Sudah banyak permintaan," ungkap dia.

Adapun, Teten mengakui masih terkendala terkait aturan penyaluran dana BPDPKS kepada koperasi petani sawit.

"Pak Presiden sudah perintahkan, saya dibuatkan Perpres saja, jadi nanti maudi Maluku dan Kalimantan bisa. Ini akan mengubah struktur industri," ujar dia.

Sebelumnya, Teten melakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik minyak makan merah, sekaligus meresmikan pabrik CPO Koperasi Sawit Makmur bekerja sama dengan PT BGMPA di Desa Tajau Mulya, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Selasa (31/1/2023)

"Hilirasasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Koperasi Sawit Makmur, mudah-mudahan bisa menjadi role model bagi koperasi petani sawit di Kalimantan. Tidak boleh gagal, karena pemerintah akan menghentikan program ini jika gagal. Ini akan menjadi fondasi dan tonggak kebangkitan petani di tanah air," ujar dia.

Teten Masduki menjelaskan, pihaknya telah diutus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dapat lebih menyejahterakan petani sawit di Indonesia.

Presiden Jokowi ingin petani sawit yang menguasai 41,42 persen kebun sawit di Indonesia tidak menjual TBS (Tandan Buah Segar) ke industri.

Baca juga: Benarkah Minyak Makan Merah Lebih Sehat Dibanding Minyak Goreng Biasa?