Pengelolaan Dana Pensiun Telkom, Stafsus Erick Thohir: Baru Kali Ini Terjadi Level Komisaris Ikut Terlibat

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan, dalam mengelola dana pensiun tak hanya melibatkan Direktur Keuangan dan Direktur Human Capital, tapi juga komisaris.

Upaya perbaikan tersebut, mulai dilakukan setelah Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, setidaknya ada 65 persen dana pensiun BUMN yang bermasalah. Jumlahnya dana pensiun bermasalah bahkan hampir mencapai Rp 10 triliun atau lebih tepatnya Rp 9,8 triliun.

"Saya kan komisaris juga (di PT Telkom Indonesia). Mereka sudah kasih laporan soal kondisi keuangan dari dana pensiun. Ini baru sekali terjadi, enggak pernah sebelumnya terjadi ada level komisaris juga ikut mengawasi dana pensiun," kata Arya di Kementerian BUMN, Jumat (17/2/2023).

Baca juga: Langkah Erick Thohir Atasi Defisit Dana Pensiun BUMN yang Hampir Rp 10 Triliun

Arya mengatakan, dengan jumlah nilai dana pensiun yang cukup besar maka audit yang dilakukan tidak bisa buru-buru. Hal ini dinilai penting sebagai bagian dari bersih-bersih BUMN yang gencar dilakukan semasa kepemimpinan Erick Thohir.

"Progresnya, ikuti saja. Karena yang namanya audit itu prosesnya panjang. Kita enggak bisa gegabah juga," ujar Arya.

Lebih rinci Arya memaparkan bahwa problem utama dari dana pensiun BUMN-BUMN ini terletak di tata kelola perusahaan. Dia bilang, penting bagi pengelola dana pensiun melibatkan level BOD (Board of Director).

"Misal, kalau di Telkom itu, Direktur Keuangan dan Direktur Human Capital ikut dalam proses pengambilan keputusan dana investasinya. Pengawasannya juga akan dilaporkan ke komisaris dari BUMN yang bersangkutan. Ini sudah terjadi di Telkom," ungkap dia.

Arya menambahkan, beberapa investasi Telkom diantaranya adalah saham. Melalui campur tangan BOD, Telkom mencari investasi yang bagus dengan safety yang tinggi.

Baca juga: Soal Pengelolaan Dana Pensiun BUMN, Erick Thohir: Saya Takut di Kemudian Hari Jadi Bom Waktu...

"Saham, obligasi, dan beberapa campuran ya. Sama dengan investasi lain. Tapi memang masing-masing dana pensiun perusahaan masalahnya beda-beda," ujarnya.

Arya menekankan untuk penyelesaian masalah dana pensiun di BUMN, langkah pertama ada perbaikan tata kelola perusahaan. Dia menjelaskan, akan ada treatment dana pensiun yang disesuaikan dengan profil BUMN-nya.

"Nanti soal threatment dana pensiun itu akan disesuaikan dengan kondisi BUMN. Kalau kurang ditambah, kan pemetaan dana pensiun ditiap BUMN berbeda," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, saat ini kondisi pengelolaan dana pensiun di perusahaan-perusahaan BUMN sudah lampu kuning. Dia mengatakan, terdapat 35 persen pengelolaan dana pensiun yang sehat, sisanya tidak sehat.

“Kita ngeliat lampunya sudah mulai kuning, jangan sampai 6-7 bulan lagi tiba-tiba ada isu, padahal ini kasus lama, dan bukan hasus baru. Kita akan fokus perbaiki ini,” kata Erick dalam Rapat Terbatas dengan Komisi VI DPR RI, Senin (13/2/2023).

Erick mengatakan defisit dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan BUMN totalnya hampir Rp 10 triliun atau lebih tepatnya Rp 9,8 triliun.

“Ini ada defisit Rp 9,8 triliun tahun 2021, dan ini sangat besar. Ini terdiri dari mayoritas BUMN, di mana 35 persen sehat, dan sisanya belum sehat,” lanjut dia.

Baca juga: Stafsus Erick Thohir: Berkas Dugaan Korupsi Dana Pensiun BUMN Sudah di Tangan KPK