Lazada Bakal Patuhi Aturan Pemerintah Larang Jual Pakain Bekas Impor di E-commerce

JAKARTA, KOMPAS.com - Lazada Indonesia menyatakan akan mematuhi aturan pemerintah jika larangan penjualan pakaian bekas impor di e-commerce resmi diundangkan.

Hal ini sebagai komitmen perusahaanya untuk tetap mematuhi semua peraturan yang berlaku di Tanah Air.

"Sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia, kami akan selalu mematuhi peraturan dan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, dan mewajibkan para penjual di platform kami untuk selalu mematuhi ketentuan yang ada di Lazada sejak bergabung di platform kami," ujar Juru Bicara Lazada Indonesia, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/3/2023).

Baca juga: Menjaga Pasar Industri Tekstil Nasional dari Serbuan Pakaian Bekas Impor

Walau demikian, pihak manajemen mengatakan, perusahaanya tetap berkomitmen untuk mengembangkan perekonomian Indonesia melalui perdagangan digital dengan menyediakan berbagai pilihan produk UMKM dan merek lokal Indonesia berkualitas untuk masyarakat Indonesia, seiring dengan partisipasi aktif kami sebagai pelopor dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang dicanangkan di tahun 2020 lalu.

"Kami akan terus berupaya menghadirkan platform eCommerce yang aman dan nyaman bagi semua penjual dan konsumen kami," ungkap Manajemen.

Adapun sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mengatakan, pihaknya akan melarang penjualan pakaian bekas impor di e-commerce dan media sosial.

Baca juga: 5 Fakta Seputar Larangan Bisnis Pakaian Bekas Impor

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, penanganan yang lebih terukur dilakukan di e-commerce untuk melarang penjualan produk pakaian bekas impor.

"Kalau itu ada di ecommerce akan kami tegur, tapi kalau di media sosial susah," ujar dia dalam konferensi pers, Senin (13/3/2023).

Ia menambahkan, hal serupa ini pernah dilakukan ketika mendongkrak pasar buah lokal Indonesia. Kala itu, pemerintah membatasi penjualan buah impor dari luar negeri di jual e-commerce.

Baca juga: Pakaian Bekas Impor Dikhawatirkan Bisa Gerus Pasar UMKM