Penerimaan Pajak Jaga Surplus APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Maret masih terjaga. Hal ini terefleksikan dari surplus anggaran yang mencapai Rp 128,5 triliun atau setara 0,61 persen produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemulihan ekonomi global saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Bahkan, Dana Moneter Internasional (IMF) baru-baru ini memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023 menjadi 2,8 persen.

Meskipun demikian, prospek perekonomian nasional dinilai masih positif. IMF mengerek proyeksi pertumbuhan ekonomi RI menjadi 5 persen hingga akhir tahun ini. Sri Mulyani menilai, APBN menjadi salah satu penopang perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global.

Baca juga: Pendapatan Negara Tumbuh Pesat, APBN Surplus Rp 128,5 triliun hingga Maret 2023

“Indonesia dalam konteks bahwa pertumbuhan ekonomi-nya, momentum masih terjaga, semua indikator menunjukkan tren yang membaik, dan ini juga dipengaruhi oleh kinerja APBN," ujar dia, dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (17/4/2023).

Lantas, bagaimana sebenarnya kinerja APBN hingga akhir Maret lalu?

Pajak tumbuh pesat, penerimaan kepabeanan terkontraksi

Hingga kuartal pertama tahun ini, Kemenkeu mencatat, realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp 647,2 triliun, tumbuh 29 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Realisasi tersebut setara dengan 26,3 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2023, yakni sebesar Rp 2.463 triliun.

Pesatnya pertumbuhan dan realisasi pendapatan negara utamanya dikontribusi oleh penerimaan pajak. Tercatat, penerimaan pajak mencapai Rp 432,2 triliun, tumbuh 33,8 persen secara yoy, dan telah mencapai 25,2 persen dari target yang ditetapkan.

Jika dilihat berdasarkan jenisnya, seluruh jenis pajak tumbuh positif secara agregat atau sejak Januari hingga Maret lalu. Selain itu, jika dilihat berdasarkan sektornya, secara agregat seluruh sektor utama juga tumbuh positif.

Berbeda dengan penerimaan pajak, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai justru menurun. Kemenkeu mencatat, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 72.24 triliun, turun 8,93 persen secara yoy, dan setara 23,83 persen dari target APBN 2023.

"Hal ini dipengaruhi oleh turunnya penerimaan Bea Keluar dan Cukai, sedangkan penerimaan Bea Masuk masih menunjukkan kinerja positif," ujar Sri Mulyani.

Tercatat penerimaan Bea masuk tumbuh 8,84 persen secara yoy, didorong pelemahan kurs rupiah dan komoditas utama yang masih tumbuh meski impor mulai melemah. Sementara itu, penerimaan cukai terkoreksi 0,72 persen secara yoy disebabkan penurunan produksi, utamanya rokok SKM dan SPM, pada Januari 2023.

Lalu pada pos pendapatan terakhir, yakni Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat masih terjaga dengan baik. Hingga akhir Maret lalu, realisasi PNBP mencapai Rp 142,7 triliun, tumbuh 43,7 persen secara yoy, dan setara 32,3 persen dari target.

Realisasi itu utamanya didorong oleh realisasi penerimaan sumber daya alam non migas yang telah mencapai 68,3 persen dari target. Pendapatan badan layanan umum (BLU) juga berkontribusi besar terhadap realisasi PNBP, dengan realisasi penerimaan telah mencapai 21,9 persen dari target yang ditentukan.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 224,8 Triliun, untuk Antisipasi Kenaikan Suku Bunga Tinggi yang Panjang

Realisasi belanja negara sudah mencapai 16,9 persen