RI Bisa Tambah 10 Persen Saham di Freeport Setelah 2041

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal menambah porsi kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10 persen. Penambahan ini baru bisa dilakukan setelah 2041 atau saat izin operasi PTFI diperpanjang.

"Ya nanti sesudah 2041, kan ini sudah masuk dalam perjanjian," Menteri ESDM Arifin Tasrif saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (5/5/2023).

Saat ini Freeport Indonesia mengantongi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dengan perpanjangan masa operasi 2x10 tahun hingga 2041.

Baca juga: 3 Syarat Erick Thohir untuk Perpanjangan Izin Operasi Freeport

Pemerintah sendiri saat ini memiliki saham sebesar 51 persen di PTFI. Maka dengan penambahan 10 persen tersebut porsi saham pemerintah di PTFI bakal sebesar 61 persen.

Arifin mengatakan, selama tambang terintegrasi dengan smelter dan masih adanya cadangan, maka perusahaan tambang tersebut bisa mengajukan izin perpanjangan operasi.

Freeport Indonesia pun telah mengajukan perpanjangan izin beroperasi setelah 2041. Saat ini pemerintah tengah membahas detail terkait perpanjangan izin tersebut, termasuk aturan-aturan yang bakal jadi payung hukumnya.

Menurut Arifin, perpanjang izin operasi umumnya diberikan per 10 tahun, namun bisa lebih rendah dari itu bergantung pada jumlah cadangan di tambang tersebut.

"Izin yang ada sekarang itu sampai 2041. Jadi dalam aturannya, kalau tambang terintegrasi dan sepanjang dia memiliki cadangan yang memadai, dia bisa minta terus diperpanjang," jelasnya.

Baca juga: Karpet Merah Jokowi untuk Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Sebelumnya, selain penambahan jumlah saham, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ada dua syarat lain yang harus dipenuhi PTFI untuk bisa mendapatkan perpanjangan izin beroperasi setelah 2041.

Terdiri dari adanya penambahan satu lagi direktur yang berasal dari Papua dan menyelesaikan pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur, serta ke depannya membangun smelter tambahan di Papua.

"Kita akan meneruskan hilirisasi di Indonesia. Tidak mengirim bahan baku ke luar negeri terus-menerus, karena itu kita mendorong penyelesaian smelter sesegera mungkin," kata Erick dalam acara ramah tamah dengan media di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Baca juga: Jokowi Mau Perpanjang Kontrak Freeport, asalkan dengan 2 Syarat