Bappenas Sebut Jumlah Masyarakat Miskin Ekstrem di Indonesia Bisa Tembus 6,7 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah masyarakat Indonesia yang masuk kategori miskin ekstrem berpotensi melonjak. Hal ini seiring dengan adanya perbedaan standar perhitungan kemiskinan ekstrem yang digunakan pemerintah dengan global.

"Satu PR yang sedang dihadapi kita adalah metode penghitungan kemiskinan ekstrem," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Suharso mengatakan, saat ini garis kemiskinan ekstrem dihitung dengan purchasing power parity (PPP) sebesar 1,9 dollar AS per hari. Dengan standar tersebut, jumlah masyarakat miskin yang harus diatasi sebanyak 5,8 juta jiwa.

Baca juga: Upaya PMN Bantu Pemerintah Kurangi Angka Kemiskinan Ekstrem

Namun, saat ini standar garis kemiskinan yang digunakan program global Sustainable Development Goals (SDGs) dihitung dengan PPP sebesar 2,15 dollar AS per hari.

Suharso menyebutkan, dengan standar PPP tersebut maka jumlah masyarakat miskin yang perlu diatasi oleh pemerintah meningkat menjadi 6,7 juta jiwa.

"Sekarang pemerintah masih menggunakan angka 1,9 dollar AS PPP kalau menggunakan angak SDG's itu sekarang di angka 2,15 dollar AS PPP. Kalau ini kita gunakan maka kemiskinan ekstrem itu naik," tutur dia.

Baca juga: Dinilai Tidak Efektif Kurangi Kemiskinan, Bank Dunia Dorong Pemerintah Hapus Subsidi Energi

Lebih lanjut Suharso menjelaskan, dengan standar kemiskinan yang digunakan saat ini, pemerintah perlu mengentaskan 2,9 juta orang miskin per tahunnya, untuk mencapai 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2024. Sementara itu, bila menggunakan perhitungan global, maka pemerintah perlu mengentaskan 3,35 juta orang miskin per tahunnya.

Dengan standar manapun yang digunakan, Suharso memastikan, pemerintah akan terus berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrem. Visi ini akan direalisasikan dengan memperbaiki penyaluran bantuan sosial.

"Kemiskinan memang sudah didekati cara dengan multi dimensi, dengan luar biasa dan sudah ada yang sukses dan memang sebagian besar masih punya permasalahan di penerimaan manfaat yang semestinya," ucapnya.

Baca juga: Zakat Instrumen Penting Pengurangan Angka Kemiskinan 2024