Tak Bisa Bahasa Indonesia, Para Bos Smelter Kena Tegur DPR Saat Rapat

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan para bos perusahaan smelter nikel yang mayoritas dari China untuk membahas tata kelola niaga nikel di Indonesia pada Kamis (8/6/2023) kemarin.

Rapat itu turut melibatkan Plt Direktur Jenderal Minerba (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Muhammad Wafid dan Direktur Jenderal ILMATE Kementerian Perindustrian Taufik Bawazierdan.

Saat rapat dimulai, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno yang menjadi pimpinan rapat meminta masing-masing bos smelter untuk memperkenalkan diri dan perusahaannya secara singkat.

Namun, ternyata banyak bos smelter yang tidak bisa hadir, sementara para bos smelter yang hadir pun kebanyakan tidak bisa berbahasa Indonesia.

Beberapa direktur utama (dirut) perusahaan yang memang merupakan warga negara asing (WNA), pada akhirnya memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris dan Mandarin.

Baca juga: Menteri ESDM: Ada 7 Proyek Smelter Bauksit yang Masih Berupa Tanah Lapang

Mendengar penggunaan bahasa asing tersebut, Eddy pun memprotes sebab dalam rapat resmi parlemen memang seharusnya menggunakan bahasa Indonesia.

"Ini adalah sidang parlemen resmi dan semua sidang parlemen dilakukan dalam bahasa Indonesia. Ini adalah aturan," ujarnya.

"Jadi Anda harus diwakili oleh seseorang yang dapat berbicara dalam bahasa Indonesia. Kami akan menunggu presentasi Anda jadi harap orang (penerjemah) Anda hadir di ruangan ini," tegas Eddy.

Alhasil, para dirut perusahaan smelter nikel yang memang merupakan WNA tersebut akhirnya ditemani penerjemah atau manajer komunikasi perusahaan saat menyampaikan pemaparan mereka.

Baca juga: Kemenaker Harap Industri Smelter Jadi Industri Bermartabat

Di sisi lain, Komisi VII DPR RI juga mengeluhkan banyaknya bos perusahaan smelter nikel yang tidak hadir dalam rapat.