Teten: UMKM Itu Tak Punya Aset, tapi Pinjam ke Bank Harus Pakai Agunan...

JAKARTA, KOMPAS.com - UMKM di Indonesia masih banyak terkendala soal agunan saat mengakses pembiayaan ke perbankan.

Untuk itu, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki meminta perbankan terutama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mempermudah para pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan.

Menurut dia, salah satu upaya agar UMKM naik kelas adalah dengan kemudahan akses ke pembiayaan untuk memperkuat modal kerja.

"Himbara harus proaktif memberikan bantuan pembiayaan. Tapi jangan lagi dengan pendekatan agunan. Cara ini sudah tidak lagi dipakai di luar negeri. Mereka sudah menggunakan skema credit scoring untuk menilai UMKM layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan. UMKM itu tidak punya aset, tapi pinjam uang ke bank harus punya agunan," ujar dia dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (20/6/2023).

Baca juga: UMKM Keluhkan Shadowban TikTok, Pemerintah Harus Turun Tangan

Ia menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan sudah menargetkan porsi kredit perbankan ke UMKM harus mencapai 30 persen di tahun 2024. Ketika UMKM masih sulit mengakses pembiayaan perbankan dengan skema agunan, target tersebut bisa saja sulit dipenuhi.

"Kalau seperti ini terus hanya sedikit (UMKM) yang naik kelas. Naik kelas itu butuh modal kerja untuk mengembangkan usahanya, kalau hanya mengandalkan modal sendiri itu sulit," imbuh dia.

Hal ini juga, Teten bilang, yang menjadi alasan bagi pemerintah terus menambah plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuannya, agar semakin banyak usaha mikro terbantu untuk menambah modal usahanya.

"Mau bagaimanapun tak sedikit UMKM yang selama ini menggunakan uang secara mandiri karena sulit pinjam ke bank," timpal dia.

Dalam mengatasi persoalan ini juga, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) juga berupaya agar UMKM mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan. Salah satunya dengan melakukan konsolidasi para petani-petani kecil dengan lahan yang sempit.

"Kami melakukan piloting untuk petani sawit yang diintegrasikan dalam sebuah koperasi dan terhubung sebagai offtaker. Mereka yang menghubungkan para petani ke sektor pembiayaan seperti perbankan. Termasuk yang ada di Ciwidey, perbankan sudah masuk untuk memberikan pembiayaan melalui koperasi sebagai offtaker. Karena bagaimanapun bank pasti akan mau masuk kalau potensi rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL)-nya kecil," terang Teten.

Ia menegaskan, kemudahan akses pembiayaan dari perbankan ke UMKM akan mendukung UMKM maju dan berkembang. Ini sekaligus menciptakan semakin banyak lapangan kerja dan menuntaskan kemiskinan di daerah.

"Struktur ekonomi sebesar 96 persen dikuasai oleh sektor mikro. Sementara ekonomi menengah hanya sedikit karena usaha mikro yang naik kelas juga sedikit. Ini tidak ideal. Sebab sebanyak 70 persen lapangan pekerjaan disediakan oleh sektor usaha mikro sementara kredit yang disediakan oleh bank baru sekitar 21 persen," sebut dia.

Baca juga: Soal Aturan Larangan Pakaian Bekas Impor, Teten: Kita Enggak Akan Pernah Merevisi