Catatan IMF soal Hilirisasi Nikel Indonesia: Strategi Deregulasi dan Intervensi

PADA 25 Juni 2023 lalu, lembaga Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) melalui dokumen berjudul “IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia” (IMF Country Report No. 23/221), mengeluarkan catatan terkait program hilirisasi nikel di Indonesia.

IMF menyebut kebijakan tersebut harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. IMF juga mengatakan bahwa kebijakan hilirisasi nikel perlu mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain.

Ada beberapa poin yang menjadi catatan IMF (bloombergtechnoz, 29/6). Pertama, adanya potensi pendapatan negara yang hilang, seperti pajak ekspor sebagai dampak dari pelarangan ekspor mineral, seperti nikel, bauksit dan tembaga.

Kedua, biaya fiskal dalam hal pendapatan negara tahunan hilang saat ini tampak kecil dan harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya manfaat (value- added) ini.

Ketiga, Indonesia perlu mempertimbangkan dampak rambatan kebijakan hilirisasi terhadap harga komoditas di pasar global, yang menurut IMF dapat menimbulkan aksi retaliasi dari para negara mitra dagang.

Keempat, diperlukan analisa rutin terkait biaya dan manfaat dari hilirisasi, juga perlu diinformasikan dengan menekankan pada keberhasilan serta apakah ada urgensi perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.

Kelima, kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan limpahan lintas batas yang negatif.

Terakhir, pihak berwenang harus mempertimbangkan kebijakan dalam negeri yang mencapai tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah dalam produksi, dengan menghapus pembatasan ekspor secara bertahap dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain.

Catatan IMF tersebut menimbulkan reaksi dari pihak pemerintah dengan argumen bahwa hilirisasi tambang merupakan cara Indonesia untuk melompat menjadi negara maju.

Hilirisasi tak hanya mengekspor barang mentah melainkan juga barang jadi, seperti baterai kendaraan listrik, yang saat ini dibutuhkan dunia.

Hilirisasi Nikel

Jika bicara soal kekayaan alam Indonesia, memori sejarah akan membawa kita kembali kepada petikan pidato Soekarno yang disampaikan pada HUT Kemerdekaan RI tahun 1964, “Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya.”

Paradigma pengelolaan mineral dan batubara (minerba) telah mengalami perubahan dari masa Orde Baru melalui UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), yang berorientasi sebagai sumber devisa untuk pembangunan, lalu masa pasca-Orde Baru melalui UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (yang telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2020).

Pengelolaan bahan baku dan sumber energi dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan.

Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2020, ketahanan cadangan nikel di Indonesia mencapai 2,6 miliar ton cadangan dengan umur cadangan mencapai 27 tahun.

Berdasarkan pemetaan Badan Geologi pada Juli 2020, Indonesia memiliki sumber daya bijih nikel sebesar 11.887 juta ton, dengan kategori tereka sebesar 5.094 juta ton, terunjuk 5.094 juta ton, terukur 2.626 ton, hipotetik 228 juta ton, dan cadangan bijih sebesar 4.346 juta ton, dengan kategori terbukti sebesar 3.360 juta ton dan terikira 986 juta ton.