Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Pardomuan Gultom
Dosen

Dosen STIH Graha Kirana

Catatan IMF soal Hilirisasi Nikel Indonesia: Strategi Deregulasi dan Intervensi

Kompas.com - 03/07/2023, 09:34 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sedangkan untuk total sumber daya logam memiliki cadangan 174 juta ton dan 68 juta ton.

Dalam mendukung perkembangan industri nikel, pemerintah menargetkan pembangunan 53 smelter hingga 2024.

Sesuai data per Juni 2023 yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI, menyebutkan industri nikel pirometalurgi yang sudah beroperasi di Indonesia saat ini sebanyak 34 smelter dan dalam proses konstruksi sebanyak 17 smelter.

Dari 34 smelter tersebut, masih 4 perusahaan yang masuk ke hilirisasi nikel, khususnya untuk bahan baku baterai kendaraan listrik, yakni PT Huayue Nickel Cobalt, PT QMB New Energy Material, dan PT Halmahera Persada Lygend (Kontan, 8/6).

Sebagai penguatan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana per 1 Januari 2020, bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen tidak dapat diekspor mentah-mentah (ore nikel) ke luar negeri (Kompas, 27/6).

Kebijakan pelarangan ekspor tersebut sekaligus menandai program hilirisasi nikel diinisiasi pemerintah, yang diklaim telah memberikan nilai tambah, di mana pada 2022 mencapai 33 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 514,3 triliun (CNBCIndonesia, 27/6).

Pencapaian ini kontraproduktif dengan catatan IMF yang menyebutkan bahwa dampak pelarangan ekspor mineral menimbulkan potensi pendapatan negara yang hilang.

Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai upaya menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari smelter yang sudah ada.

Salah satu alasannya bahwa ore nikel dapat digunakan sebagai bahan baku komponen mobil listrik sebagai percepatan program mobil listrik.

Industri mobil listrik sangat bergantung terhadap komoditas nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai mobil listrik.

Indonesia juga memiliki teknologi untuk mengolah nikel kadar rendah dengan produk olahan, seperti cobalt dan lithium, sebagai bahan baku pembuatan baterai untuk kendaraan listrik.

Ada beberapa jenis produk olahan nikel di Indonesia, antara lain Nickel Pig Iron (NPI), FerroNikel (FeNi), Ni-matte, Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), Mixed Sulphide Precipitate (MSP), dan baja tahan karat (stainless steel).

Manfaat dan tantangan

Sebagai salah satu instrumen fiskal, kebijakan hilirisasi mineral bermanfaat untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan penerimaan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja.

Hilirisasi (downstreaming atau value-adding) merupakan upaya meredam ekspor bahan mentah dan mendorong industri domestik untuk menggunakan hasil olahan yang dapat meningkatkan nilai tambah domestik.

Ada 3 (tiga) kegiatan pokok dalam usaha mineral dan batubara (minerba), yakni penambangan (mining) yang merupakan kegiatan di sektor hulu, dan kemudian kegiatan di sektor hilir, yakni peleburan (smelting) dan pemurnian.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com