Pertaruhan Kredibilitas Fiskal Akhir Periode Pemerintahan Jokowi

BILA pandemi adalah badai ekonomi, maka sesungguhnya siklon itu telah melandai. Haluan lambu ekonomi tengah berlayar menuju asa, setelah diamuk turbulensi dua tahun lebih.

Namun tak dinyana, gumpalan awan hitam volatilitas global masih menggelayuti makro ekonomi global.

Sisa-sisa badai, pertemuan arus ketidakpastian dan normalisasi harga komoditas global, mengarahkan lambu ekonomi bergerak kencang ke asa.

Berbagai lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan IMF, mentaksasi ekonomi Indonesia tumbuh di bawah 5 persen tahun 2023.

Perbekalan dan tenaga ekstra melalui diskresi fiskal selama pandemi durasinya sudah di titik limit. Seiring berakhirnya pandemi Covid-19.

Regulasi fiskal dituntut bekerja dalam jalur normal. Di antaranya, defisit APBN harus diambang batas normal, di bawah 3 persen dari PDB.

Di tengah tantangan eksternal global dan domestik itulah, wajah kredibilitas fiskal dipertaruhkan pada akhir pemerintahan Jokowi.

Secara makro, untuk menyiasati ihwal UU tersebut, konsolidasi fiskal dipecut. Agar ceruk fiskal lebih loncer untuk mengakomodasi belanja, sehingga ruang defisit tetap terjaga pada threshold sesuai kehendak UU.

Tentu saja APBN adalah harapan suci rakyat. Semua asumsi, berisikan cita-cita mulia pembangunan selama satu tahun ke depan.

Harapan dan cita-cita APBN, tak semudah membalik telapak tangan pada kenyataannya. Berkaca dari 2017 hingga outlook 2023, tampaknya beban bunga utang kian meningkat.

Kendati utang memiliki manfaat secara ekonomi, namun namanya juga utang, tentu memberatkan dan berisiko. Sebab itulah ia dikelola, agar sehat dan tidak menjadi bumerang.

Rasio bunga utang terhadap belanja pusat adalah salah satu indikator untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam membayar kewajiban bunga utangnya.

Rasio ini menggambarkan berapa persen dari belanja pusat yang digunakan untuk membayar bunga utang.

Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula beban bunga utang yang harus ditanggung pemerintah dan semakin rendah kapasitas fiskal.

Dari data Kemenkeu, rasio bunga utang terhadap belanja pusat tahun 2017-2022, terus mengalami peningkatan.