Kedua, meningkatkan ketergantungan negara terhadap pinjaman dan utang untuk memenuhi kebutuhan fiskalnya.
Ketiga, mengurangi ruang fiskal untuk melakukan stimulus ekonomi jika terjadi krisis atau perlambatan ekonomi.
Tentu saja, dengan penurunan tax buoyancy di bawah satu, menandakan konsolidasi fiskal sedikit terganggu. Berarti untuk mengakomodasi belanja pemerintah, memungkinkan terbukanya ruang defisit anggaran.
Inilah tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Oleh sebab itu, lagi-lagi, konsolidasi fiskal melalui tax effort dengan berbagai regulasi diperlukan.
Misalnya, melalui perluasan objek penerimaan pajak dan cukai minuman pemanis berkemasan, pajak karbon serta memperkecil praktik shadow economy.
Hilirisasi sebagai salah akselerator nilai tambah, diharapkan memberikan booster bagi penerimaan negara
Beban kewajiban pemerintah dari sisi bunga, atau meningkatnya bunga hutang, bisa disebabkan beberapa hal.
Di antaranya, dampak Covid-19, kenaikan suku bunga dalam dan luar negeri yang berdampak pada yield bond, koreksi terhadap pendapatan negara dan strategi front loading.
Peningkatan bunga utang dari tahun 2017-outlook 2023 adalah 97,8 persen, sementara peningkatan penerimaan negara dengan rentang waktu yang sama hanya 48,8 persen.
Peningkatan bunga utang lebih tinggi dari peningkatan penerimaan negara, artinya pemerintah mengalami keterbatasan ruang fiskal untuk melakukan belanja produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.
Hal ini juga menurunkan efektivitas belanja negara karena sebagian besar anggaran digunakan untuk membayar kewajiban bunga utang.
Namun pada saat yang sama, peningkatan kewajiban pemerintah tersebut harus dilihat juga, bahwa sejauh mana utang tersebut dimanfaatkan secara produktif untuk ekonomi dan rakyat.
Pada 2023, pemerintah memiliki tantangan menjaga defisit APBN di bawah 3 persen terhadap PDB. Langkah ini sangat ditunjang dengan konsolidasi penerimaan negara.
Tahun 2023 sekaligus sebagai penutup pemerintahan Jokowi. Dengan demikian, konsolidasi fiskal untuk menavigasi defisit sesuai ketentuan UU, adalah pertaruhan citra pemerintahan Jokowi pada akhir masa bakti.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.