Perlambatan Ekonomi Membayangi Tahun 2023

ADA titik terang di haluan arah ekonomi Indonesia. Ekonomi yang konsisten tumbuh 5 persen hingga kuartal II 2023, artinya resiliensi ekonomi terjaga.

Ekonomi Indonesia menjadi bagian dari titik terang global, di saat kondisi ketidakpastian masih menghantui.

Ada optimisme sekaligus alarm waspada. Karena di batas horizon global, kabut gelap masih menggelayut. Antara optimisme dan kecemasan itulah, perahu ekonomi dinahkodai Presiden Jokowi jelang akhir periode pemerintahan.

BPS pada Senin (7/8/2023), merilis kinerja PDB RI Triwulan II Tahun 2023. Lantas bagaimana geliat ekonomi sepanjang tiga bulan terakhir?

Pertumbuhan ekonomi melambat berdasarkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi hingga triwulan II 2023 adalah 5,17 persen (y-on-y). Lebih rendah dari triwulan II 2022 sebesar 5,46 persen.

Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2023 tumbuh sebesar 3,86 persen (q-to-q). Sejalan dengan pola tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan triwulan II lebih tinggi dari triwulan I.

Dari sisi lapangan usaha, sektor yang memimpin pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan, dengan pertumbuhan sebesar 15,28 persen (y-on-y). Namun lebih rendah dari triwulan yang sama 2022 dengan pertumbuhan 21,27 persen.

Perlambatan pertumbuhan sektor ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti menurunnya permintaan, meningkatnya biaya operasional, adanya hambatan atau gangguan dalam proses distribusi, atau kebijakan pemerintah yang membatasi mobilitas.

Sektor industri mencatatkan pertumbuhan 4,88 persen. Lebih tinggi dari triwulan yang sama 2022 sebesar 4,01 persen.

Kontribusi sektor industri terhadap PDB triwulan II 2023 pun meningkat sebesar 18,25 persen. Lebih tinggi dari kuartal yang sama tahun lalu sebesar 17,84 persen.

Dari sisi PDB pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga (RT) melambat 5,23 persen (y-on-y) bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 sebesar 5,51 persen.

Perlambatan pertumbuhan konsumsi RT bisa disebabkan beberapa hal seperti: masyarakat menengah ke atas menahan konsumsi, daya beli masyarakat belum pulih, berkurangnya keyakinan konsumen terhadap kenaikan penghasilan, penurunan pertumbuhan industri makanan dan minuman.

Ekspor mengalami kontraksi di kuartal II 2023 sebesar -2,75 persen (y-on-y). Hal ini disebabkan normalisasi harga komoditas global dan global demand shortage akibat belum pulihnya ekonomi dunia.

Dengan kinerja PDB aktual 5,17 persen secara tahunan, menggambarkan pertumbuhan ekonomi masih persisten di atas level pra-Covid-19.

Ada beberapa barrier of growth dan potential growth yang membayangi kinerja ekonomi pada akhir masa jabatan Jokowi, menurut saya.

Pertama, konsolidasi ekonomi akan terganggu fokus kinerja kabinet, mengingat beberapa menteri strategis adalah pemain politik, yang belum searah dengan intensi politik rezim saat ini.

Program-program Jokowi yang pro-growth, akan terganggu bila terjadi polarisasi yang berdampak harmonisasi kabinet kerja.

Kedua, inflasi global yang masih tinggi, global demand shortage masih terjadi, normalisasi harga komoditas global dan resesi yang membayangi developed countries, memiliki spillover effect yang bisa menggembosi resiliensi ekonomi domestik.

Pertumbuhan ekonomi yang melambat secara tahunan, ekspor negatif di kuartal II 2023, konsumsi rumah tangga yang melambat adalah indikator-indikator yang menjadi judgement point atas dinamika ekonomi dimaksud.

Ketiga, berdasar data-data kinerja ekonomi saat Pemilu dari waktu ke waktu, performa ekonomi selalu baik. Konsumsi sebagai salah satu akselerator kinerja ekonomi.

Karena setiap Pemilu, belanja pemerintah dan konsumsi RT dan LNPRT cenderung meningkat. Inilah potential growth yang memungkinkan ekonomi bisa tetap dalam pertumbuhan 5,3 persen.

Menepis tantangan

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap solid di jalur ekspansi, maka program-program strategis pemerintah sebagai akselerator pertumbuhan harus dioptimalkan.

Menjaga daya beli masyarakat dan insentif di sektor industri serta digitalisasi UMKM, terus didorong sehingga sektor tersebut bisa mempertebal nilai tambah dan sebagai booster pertumbuhan ekonomi.

Pada kuartal II 2023, sektor industri mengalami pertumbuhan positif, tapi konsumsi masyarakat melambat. Artinya ada ketimpangan antara sektor formal dan informal dalam perekonomian.

Sektor formal yang mencakup industri manufaktur, perdagangan, jasa, dan lainnya dapat beradaptasi dengan pandemi Covid-19 dan memanfaatkan peluang digitalisasi.

Sektor informal yang meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih mengalami kesulitan recovery dan masih rendahnya daya beli masyarakat.

Untuk memperkecil ketimpangan sektor formal dan nonformal, pemerintah perlu memberikan stimulus dan bantuan kepada sektor informal, agar bisa bertahan dan berkembang.

Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong sinergi antara sektor formal dan informal, misalnya dengan meningkatkan rantai pasok lokal, memfasilitasi akses pembiayaan, dan memberikan pelatihan dan bimbingan.

Dengan demikian, sektor industri dan konsumsi masyarakat dapat tumbuh secara seimbang dan berkelanjutan.

Perlambatan pada konsumsi RT dapat berdampak negatif pada kesehatan ekonomi secara keseluruhan, karena konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, seperti stimulus fiskal, bantuan sosial, atau penurunan suku bunga.

Pengalaman melewati krisis kembar, yakni krisis kesehatan dan ekonomi memberikan pelajaran yang berharga. Dengan menempatkan kebijakan fiskal dan moneter serta sinergi keduanya sebagi tools, memberikan keyakinan bahwa berbagai risiko global pascapandemi bisa teratasi.