Tingkat KPR Indonesia Baru 2,99 Persen, Tertinggal dari Malaysia dan Singapura

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kredit pemilikan rumah (KPR) di Indonesia masih sangat rendah, meskipun kebutuhan dan permintaan atas hunian terus meningkat. Bahkan, tingkat rasio KPR Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia jauh tertinggal dari negara tetangga.

Senior Policy Analyst Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Robert mengatakan, rasio KPR terhadap PDB Indonesia baru mencapai 2,99 persen pada 2022. Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, rasio KPR terhadap PDB ditarget dapat mencapai 4 persen pada 2024.

"Sebagaimana kita bisa lihat dalam grafik outstanding KPR terhadap PDB Indonesia pada 2022 masih relatif kecil, jadi pasar KPR Indonesia masih rendah," kata dia, dalam Seminar on Energy Efficient Mortgage Development throughout ASEAN, Selasa (22/8/2023).

Rasio KPR terhadap PDB Indonesia juga sudah jauh tertinggal oleh negara tetangga. Misal saja dengan Singapura yang memiliki rasio KPR terhadap PDB sebesar 34,58 persen, atau Malaysia yang memiliki rasio 38,48 persen.

Baca juga: Pekerja Informal Termasuk Ojol Bisa Punya Rumah lewat KPR Tapera

"Ini menunjukan KPR kita masih tidak bagus," ujar Robert.

Rendahnya tingkat KPR di Indonesia selaras dengan harga perumahan yang kian meningkat. Tercatat indeks harga perumahan kembali meningkat sebesar 0,54 persen pada kuartal III-2022.

Untuk mendongkrak tingkat KPR dan mengatasi permasalahan kebutuhan hunian, pemerintah disebut telah menggelontorkan berbagai kebijakan bersifat insentif seperti KPR subsidi atau program rumah subsidi. Akan tetapi, berbagai program tersebut belum maksimal mengatasi permasalahan terkait kebutuhan hunian di Tanah Air.

Baca juga: Kapan Waktu yang Tepat Punya KPR?

"Program-program pemerintah telah mencegah peningkatan angka backlog. Akan tetapi belum berhasil mengurangi angka backlog secara signifikan," tutur Robert.

Dengan melihat data tersebut, pemerintah mendorong inovasi pembiayaan kepemilikan rumah. Salah satunya ialah KPR hijau. Selain dapat mendorong tingkat kepemilikan rumah, KPR hijau juga dapat mengatasi isu lingkungan dan keberlanjutan.

Akan tetapi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, KPR hijau merupakan skema pembiayaan yang asing bagi masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, diperlukan edukasi yang masif terkait skema pembiayaan tersebut.

"KPR hijau adalah salah satu opsi pembiayaan inovatif yang sejalan dengan isu lingkungan dan keberlanjutan," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Simak Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mengajukan KPR