Menilik Dampak Mobil Listrik untuk Ekonomi Berkelanjutan, Apa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk memasuki era kendaraan listrik. Meskipun mobil listrik masih relatif baru di Indonesia, perkembangannya semakin baik walaupun belum sepesat di negara-negara maju.

Berdasarkan laporan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik di Indonesia sebanyak 15.437 unit sepanjang 2022. Jumlahnya melesat 383,5 persen dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 3.193 unit.

Kehadiran mobil listrik di Indonesia juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Pemerintah melihat potensi besar dalam pengembangan mobil listrik karena Indonesia sendiri memiliki cadangan sumber daya nikel untuk pembuatan baterai.

Baca juga: Bangun Infrastruktur Hijau, Pemerintah Dongkrak Pembangkit EBT hingga Ekosistem Kendaraan Listrik

SHUTTERSTOCK/GUTEKSK7 Ilustrasi kendaraan listrik, mobil listrik.

Tahun ini, pemerintah meluncurkan program percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) berupa insentif fiskal seperti tax holiday hingga 20 tahun untuk memperkuat ekosistem KBLBB, PPN dibebaskan atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor hingga insentif perpajakan dengan PPnBM nol persen.

Selain itu, PLN juga berencana memberikan diskon tarif listrik bagi para pemilik mobil listrik.

Johanna Gani, CEO Grant Thornton Indonesia mengatakan, berbagai negara di dunia sudah mencanangkan target mencapai net zero emission pada 2050.

Ini sesuai dengan perjanjian Paris yang membatasi kenaikan suhu udara global maksimal 1,5 derajat celcius, agar dunia terhindar dari dampak pemanasan global. Salah satunya adalah dengan membangun ekosistem kendaraan listrik.

Baca juga: YLKI Minta Pemerintah Genjot Edukasi soal Kendaraan Listrik

“Kebijakan peralihan penggunaan bahan bakar minyak menjadi kendaraan motor listrik, tentunya membawa dampak positif bagi Indonesia yang memiliki cadangan bahan baku nikel terbesar di dunia, yang kita harapkan nantinya dapat menguasai pasar bahan baku baterai secara global," kata Johanna dalam keterangannya, Rabu (6/9/2023).

Tidak hanya itu, hal ini juga selaras dengan akselerasi Indonesia menuju transportasi rendah emisi, mengurangi impor minyak bumi, menyehatkan APBN, dan juga mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan pemerintah lainnya, imbuh Johanna.

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Ilustrasi mobil listrik sedang mengisi daya di SPKLU Shell Recharge di Mal Pacific Place

Dampak positif lain yang dapat diperoleh dari pemanfaatan KBLBB antara lain penurunan biaya kesehatan akibat peningkatan kualitas udara, keuntungan dari penurunan emisi GRK, maupun potensi keuntungan pengendara yang berasal dari penghematan biaya bahan bakar dan perawatan kendaraan.

Selain tentunya potensi penciptaan lapangan kerja dari industri KBLBB maupun komponen KBLBB.

Baca juga: Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik, Anak Usaha PLN Gandeng Pemkab Sumedang

“Walaupun begitu, masih banyak hambatan dan tantangan untuk mengembangkan industri kendaraan listrik di Indonesia, seperti proses pengolahan teknologi baterai yang memerlukan teknologi canggih dan biaya yang cukup besar, serta terbatasnya infrastruktur baterai untuk kendaraan listrik," tutur Johanna.

Maka dari itu, sebut dia, perlu adanya dukungan dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia dalam rangka percepatan kendaraan berbasis listrik (EV) yang tidak hanya berbentuk infrastruktur, tetapi juga regulasi serta produksi.

Masyarakat juga harus terus diberikan edukasi mengenai dampak positif kebijakan transisi energi dalam rangka pengurangan emisi, salah satunya dengan beralih menggunakan kendaraan listrik.

"Pemerintah juga sebaiknya meningkatkan dukungan, melalui regulasi dan insentif pendukung lainnya, yang dapat menarik minat investor untuk berinvestasi dan juga subsidi harga yang dapat menarik minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik," terang Johanna.