Berebut Posisi Hub di Bumi Cendrawasih

Sedangkan kinerja Box Crane per Hour (BCH) sebelumnya hanya mampu 8 boks, kini menjadi 22 box.

Sementara, kinerja berthing time/port stay atau waktu sandar kapal sebelumnya butuh waktu 72 jam atau 2 hari, sekarang menjadi hanya 24 jam atau 1 hari.

Rebutan Status Hub

Kinerja kinclong yang diperlihatkan oleh kedua terminal peti kemas yang ada memunculkan keinganan di kalangan pemangku kepentingan TPK Jayapura dan TPK Sorong untuk menjadikannya sebagai hub, dalam hal ini ke kawasan Pasifik Selatan.

Dalam wawancara dengan Pejabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, keinginan itu dicetuskannya mengacu kepada kondisi kekinian Pelabuhan Jayapura yang sudah menjadi hub bagi beberapa daerah seperti yang disebutkan sebelumnya.

Keinginan senada disampaikan juga oleh Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Sorong, Jece Julita Piris, saat dikunjungi di kantornya beberapa waktu lalu.

Alasannya kurang-lebih sama: Pelabuhan Sorong selama ini sudah menjadi hub bagi kabupaten lainnya di Bumi Cendrawasih.

Pertanyaannya kini, apakah keinginan tersebut masuk akal? Namanya keinginan, apapun itu, sesungguhya sah-sah saja.

Dan, tidak ada seorang pun yang bisa atau boleh melarang orang lain untuk memilikinya, termasuk penulis.

Namun, keinginan menjadikan Jayapura dan Sorong sebagai hub, apalagi untuk kawasan Pasifik Selatan, jelas agak sedikit berlebihan.

Pertama, diperlukan berbagai komponen lain selain keberadaan terminal/pelabuhan. Ambil contoh, konektivitas pelayaran.

Konektivitas yang ada di Pelabuhan Jayapura dan Sorong sepenuhnya merupakan layanan antarpulau. Tidak atau belum ada konektivitas dengan negara di Pasifik Selatan dari kedua pelabuhan.

Belum lagi dukungan asuransi, perbankan, galangan kapal dan sebagainya yang masih amat minim di Bumi Cendrawasih.

Singkat cerita, kehadiran hub di Papua masih amat sangat jauh untuk bisa diwujudkan dalam waktu dekat, bahkan untuk sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan.

Jadi, silakan saja “berebut” wacana sebagai hub di antara pemerintah atau regulator. Barangkali dengan itu bisa memicu energi dan sinergitas antar-pemangku kepentingan.

Hal yang mendesak yang bisa dilakukan oleh para pihak adalah bagaimana membangun industri di Tanah Papua karena denyut pelabuhan yang ada masih sebagai supporting aktivitas ekonomi wilayah, belum sebagai agent of development sebagaimana diteorikan. Entahlah.