Dokumen Investasi JETP Diluncurkan, Erick Thohir Minta Implementasinya Jangan Hanya di Atas Kertas

Baca juga: PLN Pakai Limbah Uang Kertas Jadi Campuran Batu Bara untuk Hasilkan Listrik

KOMPAS.com/Anggita Sukmawati ilustrasi energi terbarukan

Kemudian RI mendorong industrialisasi hijau, antara lain dengan membangun kawasan industri berbasis ekonomi hijau dan didukung oleh sumber energi hijau, termasuk optimalisasi potensi mineral kritis untuk dilakukan hilirisasi.

Indonesia juga menggiatkan elektrifikasi sektor-sektor kunci seperti transportasi dalam upaya menekan intensitas emisi sekaligus mewujudkan industri dan lapangan kerja baru bagi peran masa depan Indonesia.

"Tentunya kami berharap bahwa JETP dapat menguatkan langkah-langkah tersebut melalui pelaksanaan proyek-proyek prioritas sebagai mana sudah tertuang di dalam dokumen CIPP ini," kata Erick.

Ia menekankan, dalam mendorong transisi energi dan menekan karbonisasi, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan pendanaan global. Lantaran di saat bersamaan, Indonesia juga tengah menggenjot investasi di infrastruktur.

Baca juga: Jadi Tantangan Transisi Energi di RI, Lokasi Potensi EBT Jauh dari Pusat Demand Listrik

Maka peran pendanaan JETP dan adanya Dokumen CIPP diharapkan mampu mendukung Indonesia mencapai target transisi energi dan dekarbonisasi.

"Saya mengajak seluruh kementerian, lembaga maupun seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal implementasi dari CIPP-JETP, mengingat ini merupakan salah satu langkah strategis bagi masa depan Indonesia dan tentu regional sebagai pertumbuhan ekonomi," paparnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif menambahkan, JETP merupakan salah satu upaya Indonesia dalam mendorong percepatan transisi energi sesuai dengan komitmen dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) di mana Indonesia menargetkan bisa mencapai net zero emission (NZE) di 2060.

Kesepakatan JETP terjalin antara Indonesia dengan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang dan beranggotakan Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norwegia, Prancis, dan Uni Eropa.