Kebijakan Kepabeanan dan Cukai 2024 Dukung Visi Indonesia Maju 2045

Tidak melulu tentang kebijakan, sisi operasional pun disiapkan, seperti penguatan pengawasan dengan pemberantasan penyelundupan pemeriksaan barang dan dokumen, hingga post clearance audit.

Pengawasan di bidang cukai tidak kalah seru, seperti operasi gempur BKC ilegal, profiling pengguna jasa, hingga pengawasan pemesanan pita cukai. Semua hal tersebut, mulai dari pelayanan hingga pengawasan diupayakan dengan pemanfaatan TI.

Baca juga: Perkuat Keamanan Data dari Serangan Siber, NEC Gandeng Perusahaan TI Amiya

Bea cukai siapkan kebijakan terkait pengelolaan fiskal

Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu Mohammad Aflah Farobi mengatakan, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi fasilitasi perdagangan, bea cukai menyiapkan kebijakan terkait pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

"Salah satunya adalah meningkatkan efektifitas diplomasi ekonomi serta kerja sama kepabeanan internasional. Selain itu, dilakukan upaya penguatan, harmonisasi, dan sinkronisasi fasilitas fiskal bidang kepabeanan dan cukai, serta pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB)," terang Aflah melalui keterangan persenya, Selasa (28/11/2023).

Kemudian, lanjut dia, memberi dukungan untuk pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan, yang dilakukan dengan mengoptimalisasi fasilitas kawasan khusus.

Baca juga: Pengabdian Masyarakat, UBM Gelar Program Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Cilincing

Menurutnya, UMKM memiliki tiga peran penting terhadap perekonomian Indonesia, yaitu sebagai sarana pemerataan ekonomi rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan, dan sarana pemasukan devisa bagi negara.

"Sadar akan hal itu, bea cukai menyiapkan insentif fiskal untuk mendorong produktivitas sektor ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Ada juga peran dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif," paparnya.

Untuk mengimplementasikan hal tersebut, bea cukai memperkuat pengawasannya dengan mengacu kepada konsep lima pilar pengawasan, yaitu follow the goods, follow the money, follow the transporter, follow the documents, and follow the people.

Baca juga: Belasan Polisi Diterjunkan untuk Jaga 24 Jam Gudang Logistik Pemilu di Surabaya

Kemudian dengan melakukan perbaikan probis pelayanan dan peningkatan kinerja logistik melalui implementasi National Logistic Ecosystems (NLE).

Aflah mengatakan, salah satu nilai-nilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah pelayanan. Oleh karenanya, Kemenkeu selalu berusaha memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Bentuk implementasi dari layanan tersebut adalah in-line dengan kebijakan bea cukai, yaitu birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

Langkah konkret kebijakan itu adalah dengan penguatan strategi komunikasi, publikasi, bimbingan pengguna jasa, serta kerja sama antarlembaga.

Baca juga: Kurangnya Koordinasi Antarlembaga Jadi Kendala Turunkan Kasus Stunting

"Selain itu, juga dilakukan perencanaan strategis, manajemen risiko, pengendalian internal, penguatan budaya, dan integritas sumber daya manusia (SDM)," tuturnya.

Menurut dia, kolaborasi dan sinergi tidak dilupakan, terutama dengan K/L, aparat penegak hukum (APH), dan pemerintah daerah (pemda), dalam rangka pengamanan penerimaan negara, pengembangan organisasi yang modern, serta manajemen transformasi yang dinamis.

"Bea cukai senantiasa mengedepankan sinergi, dengan bersatu padu di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi kunci bahwa membangun ekonomi bangsa bisa dilakukan bersama-sama," paparnya.

“Ini bukanlah tentang aku atau kamu. Juga bukan kami atau mereka. Bukan soal barat atau timur, selatan atau utara. Sekarang bukan saatnya memikirkan itu semuanya. Tapi ini saatnya memikirkan tentang bangsa kita bersama. Jangan pernah ragu untuk maju, karena kita mampu jika kita bersatu,” lanjutnya.