Wamenkeu: Sektor Keuangan Berperan Besar Mendukung Penurunan Emisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan sektor keuangan memiliki peran yang besar dalam mendukung penurunan emisi karbon.

Upaya mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Zero Emission (NZE), melalui pendanaan berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG).

“Sektor keuangan sangat penting terutama terhadap pendanaan untuk perubahan iklim yang sangat penting. Kami enggak bisa lepas dari sektor keuangan, yang harus sportif memberikan dukungan pada perubahan iklim kita,” ujar Suahasil di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Baca juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Kemenkeu Optimalkan Kinerja Penyerapan APBN 2024 

Suahasil mengatakan untuk mewujudkan target NDC dan NZE tentunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa kerja sendirian. Hal tersebut harus dikolaborasikan dengan dunia usaha, sektor keuangan, dan dukungan international.

“APBN sudah memiliki anggaran untuk menangani perubahan iklim. Di beberapa kementerian sudah ada budget untuk mengangani perubahan iklim. Ada yang untuk mitigasi ada juga yang untuk adaptasi,” ujarnya.

“Tapi, APBN tidak bisa kerja sendiri, dia harus digabung agar janji NZE dan NDC dapat terpenuhi, mengingat masalah perubahan iklim adalah masalah kita bersama, hingga ke tingkat international,” sambung dia.

Baca juga: Jaga Ketahanan Pangan, Kementan Percepat Penanaman Padi di Kabupaten Bogor

Dalam Conference of the Parties 2 yang di gelar di Dubai, Kementerian Keuangan dari seluruh negara membicarakan pentingnya pendanaan untuk lingkungan. Para delegasi juga memprioritaskan hal tersebut sebagai upaya mendorong penurunan emisi karbon

“Kementerian keuangan di berbagai negara menilai pentingnya memahami perubahan iklim, dan mulai berpikir bahwa pendanaan sangat penting. Kita enggak bisa lepas dari sektor keuangan, dan sektor keuangan juga harus sportif memberikan dukungan pembiayaan perubahan iklim kita,” sambungnya.

Suahasil menambahkan, dari sisi pemerintah, pihaknya memikirkan bagaimana menciptakan pendanaan yang inovastif dan menggabungkan bukan hanya dari pajak, tapi juga dana-dana pendapatan lainnya.

Baca juga: Dampingi Jokowi, Sri Mulyani Serahkan DIPA dan TKD APBN 2024 secara Digital

“Untuk itulah beberapa waktu lalu Indonesia me-launching Energy Transition Mechanism (ETM) dan juga Just Energy Transition Partnership (JETP). Ini adalah platform international yang dibuat untuk menjadi channel dan saluran dalam membantu pendanaan perubahan iklim yang berkontribusi pada emisi,” lanjut dia.

Melalui keterlibatan tersebut diaharapkan Indonesia siap mengurangi emsi, terutama dalam hal pembangkit listrik yang saat ini kebanyakan masih bertenaga uap batu bara dan juga fosil. Juga termasuk sektor transportasi, dan juga kehutanan.

“Keseluruhan itu membutuhkan sektor keuangan sebagai penghubung. Dalam revisi UU P2SK, kita memahami pentingnya penurunan emisi karbon, di mana dalam UU tersebut disebutkan bahwa OJK harus menyelenggarakan pasar karbon,” tambhanya.

Baca juga: Dukung Transisi Energi, Bank DBS Indonesia Gencar Salurkan Pembiayaan Hijau