Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Kami Tidak Ingin Menyebut Wajib Pajak dengan Istilah Binatang

Kompas.com - 27/12/2023, 16:38 WIB
Rully R. Ramli,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menyinggung pernyataan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, terkait strategi peningkatan rasio pajak dalam gelaran Debat Calon Wakil Presiden (debat cawapres) pada akhir pekan lalu.

Dalam gelaran debat tersebut, Gibran menggunakan analogi perluasan kebun binatang untuk mendongkrak penerimaan negara dan pada akhirnya mengkerek rasio pajak.

Sementara itu dalam program Desak Anies, capres nomor urut 1 itu mengaku enggan menggunakan istilah hewan untuk mendeskripsikan wajib pajak.

Baca juga: Ditanya Berani Kejar Pajak 100 Orang Terkaya, Anies: Emang Ada Utang Budi Apa?

Ilustrasi pajakShutterstock/Enciktepstudio Ilustrasi pajak

"Kami tidak ingin menyebut wajib pajak dengan istilah binatang," kata Anies, dalam program Desak Anies di Pontianak, dilansir dari laman resmi YouTube-nya, Rabu (27/12/2023).

"Bukan (binatang), ini orang-orang yang bekerja untuk kemajuan," sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan, dirinya berencana menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, dengan cara "mengejar" pajak orang-orang terkaya di Indonesia.

Pasalnya, orang-orang terkaya di Indonesia dinilai mendapatkan pundi-pundi kekayaannya dari keistimewaan di Tanah Air, sehingga hasil yang diterima perlu dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Baca juga: Debat Mahfud Vs Gibran soal Pajak, Pahami Bedanya Rate Pajak, dengan Rasio Pajak

"Sebagian besar (100 orang terkaya) mendapatkan kesempatan dari negara. Faedahnya harus bisa dirasakan orang banyak," tutur dia.

Pada saat bersamaan, Anies mengaku, tidak akan melakukan penyesuaian terhadap tarif pajak masyarakat secara umum.

 

Ilustrasi pajak. Dok. Freepik Ilustrasi pajak.

"Kita ingin agar (pajak) berkeadilan. Prinsipnya adalah Indonesia yang lebih adil untuk semua, lebih makmur untuk semua," ucapnya.

Sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menganalogikan upaya menaikkan penerimaan pajak dengan perluasan kebun binatang.

Baca juga: Soal Rasio Pajak, Gibran Pakai Analogi Berburu di Kebun Binatang

Hal itu untuk merespons pertanyaan dari cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang bertanya soal upaya untuk menaikkan rasio pajak 23 persen yang menjadi salah satu visi dan misinya.

Mahfud menilai hal tersebut tidak masuk akal karena saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia baru sekitar 5 persen.

“Bagaimana cara Anda menaikkan rasio pajak? Ada insentif pajak saja orang enggak mau ambil,” tanya Mahfud kepada Gibran saat Debat Cawapres 2024 di Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Gibran pun menjelaskan tax ratio dengan menaikkan pajak adalah hal yang berbeda.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Target Rasio Pajak 23 Persen Tidak Masuk Akal, Berapa Realisasinya Saat Ini?

“Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang, kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan,” ungkap Gibran.

“Artinya apa? membuka dunia usaha baru, sekarang NPWP, yang punya NPWP baru 30 persen. Artinya kita lakukan intensifikasi dan ekstensifikasi,” sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Modal Asing Kembali Masuk ke Indonesia, Pekan Ini Tembus Rp 4,04 Triliun

Modal Asing Kembali Masuk ke Indonesia, Pekan Ini Tembus Rp 4,04 Triliun

Whats New
Sedang Cari Kerja? Ini 10 Hal yang Boleh dan Tak Boleh Ada di Profil LinkedIn

Sedang Cari Kerja? Ini 10 Hal yang Boleh dan Tak Boleh Ada di Profil LinkedIn

Work Smart
Ini yang Bakal Dilakukan Bata setelah Tutup Pabrik di Purwakarta

Ini yang Bakal Dilakukan Bata setelah Tutup Pabrik di Purwakarta

Whats New
BI Upayakan Kurs Rupiah Turun ke Bawah Rp 16.000 Per Dollar AS

BI Upayakan Kurs Rupiah Turun ke Bawah Rp 16.000 Per Dollar AS

Whats New
Pasar Lampu LED Indonesia Dikuasai Produk Impor

Pasar Lampu LED Indonesia Dikuasai Produk Impor

Whats New
Produksi Naik 2,2 Persen, SKK Migas Pastikan Pasokan Gas Bumi Domestik Terpenuhi

Produksi Naik 2,2 Persen, SKK Migas Pastikan Pasokan Gas Bumi Domestik Terpenuhi

Whats New
Hasil Temuan Ombudsman atas Laporan Raibnya Dana Nasabah di BTN

Hasil Temuan Ombudsman atas Laporan Raibnya Dana Nasabah di BTN

Whats New
Penumpang LRT Jabodebek Tembus 10 Juta, Tertinggi pada April 2024

Penumpang LRT Jabodebek Tembus 10 Juta, Tertinggi pada April 2024

Whats New
Harga Emas Terbaru 9 Mei 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 9 Mei 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Sri Mulyani Masuk Bursa Cagub Jakarta, Stafsus: Belum Ada Pembicaraan..

Sri Mulyani Masuk Bursa Cagub Jakarta, Stafsus: Belum Ada Pembicaraan..

Whats New
Detail Harga Emas Antam Kamis 9 Mei 2024, Turun Rp 2.000

Detail Harga Emas Antam Kamis 9 Mei 2024, Turun Rp 2.000

Spend Smart
Harga Bahan Pokok Kamis 9 Mei 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Ikan Tongkol

Harga Bahan Pokok Kamis 9 Mei 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Ikan Tongkol

Whats New
Chandra Asri Group Akuisisi Kilang Minyak di Singapura

Chandra Asri Group Akuisisi Kilang Minyak di Singapura

Whats New
BTN Tegaskan Tak Sediakan Deposito dengan Suku Bunga 10 Persen Per Bulan

BTN Tegaskan Tak Sediakan Deposito dengan Suku Bunga 10 Persen Per Bulan

Whats New
[POPULER MONEY] TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta | Pengusaha Ritel Minta Penjualan Elpiji di Warung Madura Diperketat

[POPULER MONEY] TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta | Pengusaha Ritel Minta Penjualan Elpiji di Warung Madura Diperketat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com