Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Andreas Renard Widarto
Pengusaha

Millennial, Pengusaha & Mahasiswa Doktoral Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro

Mencermati Gagasan Gandakan Anggaran

Kompas.com - 29/12/2023, 11:20 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya menggandakan anggaran atau meningkatkan pendapatan negara? Tentunya semuanya butuh proses dan tidak instan.

Pertama, dengan optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu caranya dengan mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak yang simpel, transparan, dan efisien.

Digitalisasi sistem perpajakan yang simpel akan mendorong masyarakat untuk sadar dan mudah membayar pajak. Tidak ada lagi ruang yang 'abu-abu'.

Peningkatan tax ratio tentu juga harus terus tumbuh dan didorong. Filosofinya sederhana, pertumbuhan pada PDB kita harus diimbangi dengan peningkatan penerimaan pajak yang signifikan.

Kedua, dengan industrialisasi dan hilirisasi di berbagai bidang penggerak perekonomian. Seluruh proses pertambahan nilai dan jasa harus didorong untuk dilakukan di dalam negeri dan dikerjakan oleh bangsa sendiri.

Anda tentu bisa membayangkan, proses industrialisasi dan hilirisasi akan memberikan efek multiplikasi pada peningkatan pendapatan negara dari berbagai sisi.

Ketiga, dengan mendorong dan memanfaatkan potensi ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital yang begitu besar sebagai kekuatan ekonomi baru.

Kekuatan ekonomi baru akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi kita, apabila dimanfaatkan dengan optimal. Pertumbuhan ekonomi prima sudah barang tentu akan ikut mengatrol pendapatan negara.

Keempat, bagaimana mengoptimalkan BUMN dan sovereign wealth fund sebagai generator pendapatan negara yang handal.

Laba BUMN yang pada 2022 mencapai Rp 303,7 triliun atau sebesar 11,56 persen dari total pendapatan negara harus terus ditingkatkan.

Kinerja BUMN harus terus didorong untuk memiliki keunggulan bersaing yang berkelas dunia. BUMN harus dikelola secara profesional dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi kerja yang bermuara pada orientasi profit.

Demikian juga dengan INA, sovereign wealth fund kita yang baru berdiri pada Februari 2021 yang lalu. Pemerintah dengan otoritasnya harus mendorong INA untuk mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola, laba bersih INA baru mencapai nilai Rp 2,62 triliun pada 2022.

Investasi yang dikelola oleh INA harus berkualitas dan tepat guna sehingga dapat memberikan efek ganda yang dapat menggerakkan roda perekonomian dengan optimal.

Kelima tentunya dengan tata kelola birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN. Digitalisasi birokrasi, mentalitas sikat KKN dan penegakan hukum menjadi kunci.

Birokrasi yang bersih dan bebas KKN akan bermuara pada efisiensi dan kondusifitas iklim investasi.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com