Indonesia Siap Hadapi Tuduhan "Anti Dumping" Udang oleh AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan sejumlah langkah strategis menghadapi tuduhan anti dumping (AD) dan countervailing duties (CVD) terhadap ekspor udang beku Indonesia ke pasar Amerika Serikat dari American Shrimp Processors Association (ASPA) melalui petisi pada 25 Oktober 2023.

Adapun cakupan udang asal Indonesia yang dikenakan petisi meliputi seluruh udang tropis beku, tidak termasuk udang segar dan udang breaded.

Tuduhan CVD tidak hanya ditujukan kepada Indonesia, tetapi juga Vietnam, Ekuador dan India, sementara tuduhan AD ditujukan kepada Indonesia dan Ekuador.

Berdasarkan Sunset Reviews tahun 2022, hingga saat ini terdapat 4 negara yang masih dikenai Bea Masuk Anti Dumping, yaitu China 112,81 persen, India 110,9 persen, Thailand 5,34 persen, dan Vietnam 25,76 persen.

Baca juga: Penyebab Udang Beku RI Sulit Bersaing dengan Ekuador dan India

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan perikanan (PDSPKP) Budi Sulistiyo mengatakan, saat ini KKP fokus menyelesaikan pengisian kuesioner CVD sebagai langkah untuk menjelaskan program yang dituduh subsidi dengan dukungan data, dan memastikan program di sektor perikanan tersebut tidak diskriminatif atau tidak dikhususkan untuk udang.

Selain itu, ia mengatakan, KKP melakukan pendampingan kepada eksportir mandatory respondent dalam pengisian kuesioner CVD, dan juga menunjuk pengacara untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian kasus tersebut.

"Kita sudah menyiapkan penanganan kasus AD dan CVD, khususnya dalam penyusunan penjelasan terhadap kebijakan atau program yang dituduh subsidi khususnya di sektor perikanan, seperti fasilitasi pembiayaan untuk sektor perikanan, dan asuransi bagi pembudidaya skala kecil," kata Budi dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (9/1/2024).

Budi mengatakan, KKP selaku kementerian pembina komoditas udang telah melakukan kajian secara seksama dalam pemilihan pengacara internasional yang mewakili Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini.

Baca juga: Menteri KKP Ungkap Penyebab Produktivitas Budidaya Udang Rendah

Ia juga menyebutkan, KKP juga mendampingi eksportir mandatory respondents AD dan CVD bersama pengacara yang ditunjuk oleh pemerintah dan yang ditunjuk oleh masing-masing eksportir dalam rangka pengisian kuesioner dari US Department of Commerce (USDOC).

Selain itu, KKP melakukan pendampingan dan pengawalan proses hearing dan forum penyampaian arguments yang dilaksanakan oleh USDOC dan USITC.

"Kami lakukan pendampingan kepada kementerian/lembaga dan stakeholders dalam investivigasi dan verifikasi yang akan dilakukan oleh USDOC," ujarnya.

Terakhir, Budi memastikan KKP telah menyampaikan penjelasan terhadap kebijakan atau program terkait sektor perikanan yang dituduh subsidi dan hasil pengisian kuesioner CVD kepada Kemendag selaku vocal point pada 22 Desember dan 29 Desember 2023.

"Bahkan KKP juga telah mengadakan pertemuan dengan Kemenkomarves, Kemendag, Kemenlu, asosiasi, mandatory respondent, dan eksportir pada 4 Januari 2024," ucap dia.

Baca juga: Bidik Target Produksi Udang 2 Juta Ton, Menteri KKP Jajaki Rencana Pembangunan Tambak di NTT

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa ekspor udang Indonesia yang mendapatkan tuduhan antidumping di Amerika Serikat, pada Jumat (5/1/2024).

Trenggono menyampaikan, KKP akan mendorong langkah-langkah penyelesaian agar kondisi tersebut tidak merugikan Indonesia.

Tuduhan Indonesia lakukan anti dumping untuk ekspor usang beku pernah dilayangkan AS pada 2013 lalu. Saat itu, Otoritas Anti Dumping Amerika Serikat, US Department of Commerce (US-DOC), pada 18 Januari 2013, memulai penyelidikan anti subsidi produk Certain Frozen Warmwater Shrimp atau udang beku asal Indonesia.

Kemudian pada Mei 2013, hasil investigasi sementara dari Departemen Perdagangan AS menyebutkan bahwa untuk ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat tidak terbukti adanya dumping (negative determination).