Cerita Prabowo Pilih Swasta Ketimbang BUMN: Lebih Murah, Lebih Cepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, menceritakan pengalamannya memilih pihak swasta dari pada BUMN dalam menggarap proyek pembangunan infrastruktur Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Menteri pertahanan itu mengatakan, kementeriannya tengah membangun sejumlah infrastruktur, seperti kampus, rumah sakit, hingga bangunan pendukung akademi militer.

Ia mengaku, pihaknya mengundang BUMN terlebih dahulu untuk menawarkan proyek-proyek infrastruktur tersebut. Namun, biaya yang dipaparkan oleh BUMN tersebut dinilai terlalu tinggi.

Baca juga: Bos BRI: Statement-statement bahwa BUMN Tidak Harus Untung, Berbahaya...

"Dia kasih anggaran tinggi banget, padahal saya juga sebelum masuk pemerintah saya pengusaha juga," kata dia, dalam Diskusi Capres Kadin, Jumat (12/1/2024).

Setelah itu, ia mengundang dan menawarkan proyek ke pihak swasta. Prabowo bilang, pihak swasta dapat mengajukan biaya lebih rendah dan waktu pelaksanaan yang lebih singkat.

"Dan swasta itu kan mau kalau kita kejar-kejar dikit. Saya butuh sekian bulan," ujarnya.

Salah satu proyek yang digarap oleh swasta, kata Prabowo, ialah proyek rumah sakit 26 lantai yang memiliki fasilitas 1.000 tempat tidur. Rumah sakit militer yang diklaim terbesar di Asia Tenggara itu disebut dapat diselesaikan swasta dalam kurun waktu 1 tahun.

"Saya mau kasih ke BUMN, hanya gimana waktunya lebih lama, harganya tinggi, aku kasih swasta. Jadi itu barang," tuturnya.

Baca juga: Mahfud Sebut Banyak BUMN Korupsi dan Kolaps, Ini Respons Stafsus Erick Thohir

Dengan pengalamannya tersebut, Prabowo pun menyinggung kinerja petinggi BUMN. Ia bilang, terdapat pimpinan BUMN yang mendapatkan posisinya secara politis, sehingga kinerjanya tidak maksimal.

"Kadang-kadang si pimpinan BUMN mungkin keenakan, mungkin dia dipasang di situ karena ada backing, ada sponsornya, kita sudah lama jadi orang Indonesia," ujarnya.

Oleh karenanya, apabila terpilih nantinya, Prabowo berencana menindak tegas petinggi BUMN dengan kinerja tidak maksimal. Pihak penegak hukum pun bakal dilibatkan dalam tindakan tersebut.

"BUMN kerja bener, direksi enggak bener, enggak diganti aja, KPK," ucapnya.

Baca juga: Anies Sebut BUMN Jangan Jadi Alat Negara Dongkrak Pendapatan